Penemuan Tokoh Kritis: Harapan Baru bagi Demokrasi dan Reformasi
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan sejumlah tokoh kritis seperti Susno Duadji, Said Didu, Siti Zuhro, dan Abraham Samad di kediamannya di Kertanegara. Pertemuan ini menunjukkan keinginan Presiden untuk mendengar langsung pandangan dari kalangan luar lingkaran kekuasaan.
Mahfud, yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, menilai pertemuan tersebut sebagai langkah penting dan patut diapresiasi, terutama dalam situasi nasional yang sedang tidak menentu akibat gejolak ekonomi dan tekanan pasar modal.
“Kita tentu gembira akhirnya Pak Prabowo melakukan itu,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official.
Menurut Mahfud, salah satu persoalan utama dalam pemerintahan adalah informasi yang sampai ke Presiden sering kali tidak utuh karena terlalu banyak lapisan penyaringan.
“Masalahnya kan informasi yang sampai ke Presiden itu sering tidak lengkap. Saringannya banyak sekali, sehingga jawaban Presiden kadang berbeda dengan data lapangan,” jelasnya.
Ia menduga Prabowo menyadari persoalan tersebut, sehingga memilih mendengar langsung pandangan dari tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan dan kerap melontarkan kritik.
“Pak Prabowo mungkin mendengar keluhan ini, lalu langsung mengundang tokoh-tokoh yang selama ini dianggap berseberangan,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, tokoh-tokoh yang diundang tersebut bukan pihak yang ingin mencari keuntungan politik atau jabatan, melainkan sosok-sosok kritis yang memiliki gagasan untuk perbaikan Indonesia.
“Mereka ini tokoh-tokoh kritis yang punya ide untuk perbaikan bangsa, bukan berharap apa-apa,” ujarnya.
Yang terpenting dari pertemuan itu, menurut Mahfud, adalah kesediaan Presiden untuk mendengar secara langsung, tanpa filter, tanpa dikurangi atau ditambah oleh kepentingan pihak lain.
“Yang harus kita sambut gembira itu Presiden mau mendengar langsung, bukan hanya dari saringan-saringan yang mungkin orang tidak berani bicara atau punya kepentingan sendiri,” tegas Mahfud.
Mahfud lalu menyinggung pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Abraham, kata Mahfud, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus menanyakan isu reformasi Polri.
“Pak Abraham Samad bilang, Presiden bertanya bahwa reformasi Polri itu penting sekali. Bahkan dikatakan, tidak akan ada reformasi tanpa pergantian pimpinan Polri,” ungkap Mahfud mengutip Abraham.
Selain itu, muncul pula gagasan agar Polri ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Menurut Mahfud, Prabowo merespons gagasan tersebut secara terbuka.
“Jawaban Pak Prabowo menurut Pak Abraham, itu bukan sesuatu yang mustahil kalau nanti Polri berada di bawah sebuah kementerian,” katanya.
Mahfud menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden memiliki perhatian serius terhadap agenda reformasi Polri, meski belum ada keputusan final.
“Ini masih alternatif-alternatif. Paketnya kan ada empat. Belum diketok,” jelas Mahfud.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan soal apakah Polri berada di bawah Presiden atau kementerian adalah hal wajar dalam demokrasi dan akan dibahas lebih lanjut.
“Soal itu nanti kita sampaikan langsung ke Presiden. Kalau Kapolri punya pendapat sendiri, itu hak Kapolri. Tapi itu bukan keputusan final,” ujarnya.
Mahfud menyebut, langkah Prabowo mendengar kritik secara langsung memberi harapan baru di tengah persepsi publik bahwa pemerintah belakangan ini sulit menerima masukan.
“Di tengah pandangan orang bahwa pemerintah sekarang sulit mendapatkan masukan, ini sesuatu yang menggembirakan,” katanya.
Ia menekankan, yang terpenting adalah rakyat bisa merasakan bahwa Presiden benar-benar mau mendengar suara masyarakat secara apa adanya.
“Yang penting terlihat dan terasa oleh rakyat, Presiden mau mendengar dari masyarakat yang orisinal, tidak dikurangi, tidak ditambah,” ujar Mahfud.
Mahfud mengaku rindu dengan suasana demokrasi di mana para pengkritik bebas masuk ke kantor-kantor pemerintah untuk berdiskusi dan menyampaikan fakta.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Menkopolhukam, di mana aktivis LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat kerap ia undang untuk berdialog.
“Kalau ada rencana kebijakan, saya undang LSM, dosen-dosen perguruan tinggi. Kritik itu kita bahas,” kata Mahfud.
Menurutnya, mendengarkan kritik justru memberikan keuntungan besar bagi pemerintah, yakni memperkuat dukungan publik.
“Pemerintah itu akan lebih efektif kalau dukungan publik kuat. Dan dukungan publik itu mudah diperoleh kalau kebijakan rasional dan sesuai dengan pandangan masyarakat,” jelasnya.
Mahfud menilai demokrasi yang sehat memang menuntut dialog terbuka antara penguasa dan masyarakat kritis.
“Kalau ingin tugas lancar, dengar dong masyarakat yang kritis. Diskusi, adu argumen, cari mekanisme hukumnya. Itu demokrasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Mahfud berharap langkah Presiden Prabowo menemui para pengkritik tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi awal dari budaya baru dalam pemerintahan.
“Suasana seperti ini yang kita rindukan. Kritikus bisa masuk ke kantor pemerintah, media bebas bicara, dan roda demokrasi berjalan kembali,” pungkas Mahfud.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
