Penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Memengaruhi Sekolah Swasta di Kota Cirebon
Penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada tahun anggaran 2026 telah menjadi tantangan besar bagi sekolah swasta di Kota Cirebon. Tanpa bantuan dana dari pemerintah provinsi, banyak lembaga pendidikan kini harus mencari strategi baru untuk menjaga operasional dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa menambah beban siswa.
Strategi Keuangan yang Diterapkan oleh SMK Cipto
Salah satu contoh adalah SMK Cipto Cirebon, yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Ari Nurrahmat. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal, pihak sekolah sudah merancang sistem pembiayaan yang tidak mengharuskan siswa membayar biaya bulanan. Skema ini kini menjadi dasar utama dalam menghadapi penghentian BPMU.
“Di sekolah kami, sudah dibuat brosur dan sosialisasi ke mana-mana. Di situ jelas tidak ada biaya bulanan. Bayar di awal sekian juta sudah termasuk seragam dan tidak ada biaya bulanan sampai anak lulus,” ujar Ari.
Menurutnya, biaya hanya ditarik pada tahap awal masuk sekolah, serta kebutuhan tertentu seperti praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi (ujikom). Hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa terbebani secara finansial selama masa pendidikan.
Peran BPMU dalam Mendukung Operasional Sekolah
BPMU sebelumnya memiliki peran penting dalam mendukung operasional sekolah swasta, terutama dalam menutupi honor guru honorer dan tenaga kependidikan. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp 600 ribu per siswa per tahun. Jika jumlah siswa mencapai 1.000 orang, maka total dana yang diterima bisa mencapai Rp 600 juta setahun.
“Dulunya BPMU mirip dengan BOS. Lalu bergeser, dikhususkan untuk honor guru dan tenaga kependidikan. Nilainya sangat mencukupi. Makanya ngeri banget kalau BPMU tidak ada,” jelas Ari.
Tanpa bantuan ini, beban operasional sekolah menjadi lebih berat, terutama bagi sekolah swasta besar yang selama ini mengandalkan BPMU untuk menekan biaya yang harus ditarik dari siswa.
Tantangan dalam Mengatur Dana Sekolah
Di SMK Cipto, pihak sekolah telah melakukan perhitungan ulang manajemen keuangan agar honor guru tetap terpenuhi. Dana tersebut berasal dari biaya awal siswa sebesar Rp 2.950.000 yang bisa dicicil. Dengan biaya tersebut, siswa sudah mendapatkan seragam dan tidak ada biaya bulanan selama sekolah.
“Dana tersebut digunakan untuk tiga sektor: biaya awal, prakerin dan ujikom. Dari situ juga diselipkan untuk honor guru,” ujar Ari.
Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak ingin memberatkan siswa. Namun, honor guru tetap menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa dihindari.
Dampak Penghentian BPMU pada Sekolah Swasta
Saat ini, SMK Cipto memiliki 12 guru honorer dengan total 24 siswa dari seluruh tingkat kelas. Meski jumlahnya tidak besar, dampak penghentian BPMU tetap terasa signifikan.
“Akhirnya nasib kita seperti ini. Padahal beban kita sudah banyak sekali,” keluh Ari.
Banyak kepala sekolah lain di Kota Cirebon juga mengaku sedih, kecewa, hingga bingung memikirkan dampak lanjutan kebijakan tersebut. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) Kota Cirebon, Ari menyebut BPMU selama ini menjadi penopang penting operasional sekolah, khususnya untuk honor guru.
Kekhawatiran akan Efek Domino
Penghentian BPMU memunculkan kekhawatiran akan efek domino, mulai dari potensi kenaikan biaya pendidikan, gangguan honor guru, hingga dampak pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Kalau BPMU tidak ada, efek dominonya ke mana-mana. Bisa jadi ada kenaikan biaya, entah SPP atau praktikum. Bahkan muncul selentingan soal penahanan ijazah karena keterbatasan biaya operasional,” kata Ari.
Meski demikian, FKKSS Kota Cirebon hingga kini masih bersikap menunggu dan menanti arahan dari forum tingkat provinsi. “Kami masih shock dengar kabar ini. Sekarang masih wait and see, menunggu koordinasi dari forum provinsi,” pungkasnya.
Pertanyaan Terbuka tentang Pengalihan BPMU
Hingga saat ini, kepastian teknis terkait pengalihan BPMU ke skema beasiswa bagi siswa tidak mampu masih menjadi tanda tanya besar bagi sekolah swasta di daerah.
