Rencana Pembangunan Gaza yang Memicu Kontroversi
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu kontroversi setelah memaparkan rencana pembangunan kembali Gaza dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos. Proposal yang digadang-gadang sebagai “rekonstruksi pasca-perang” justru menuai kritik tajam karena dinilai mengabaikan suara rakyat Palestina dan mereduksi kehancuran kemanusiaan menjadi peluang investasi.
Rencana tersebut dipresentasikan oleh Jared Kushner, menantu Trump sekaligus pengembang properti, sebagai bagian dari peluncuran lembaga baru bernama “Dewan Perdamaian”. Dalam paparannya, Kushner menggambarkan visi “Gaza Baru” dan “Rafah Baru” dengan deretan gedung pencakar langit di sepanjang pantai Mediterania, kawasan industri modern, lebih dari 100.000 unit rumah, hingga bandara baru.
Namun, rencana ambisius ini disusun tanpa konsultasi dengan masyarakat Gaza, yang selama lebih dari dua tahun terakhir hidup di tengah kehancuran akibat perang. “Tidak ada Rencana B,” ujar Kushner di hadapan peserta forum.
Gaza di Tengah Puing dan Korban Jiwa
Sejak 7 Oktober 2023, perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina, dengan ribuan lainnya masih hilang dan diduga tertimbun reruntuhan. Meski Trump mengklaim perang “akan segera berakhir”, serangan Israel terus berlanjut. Bahkan setelah gencatan senjata diumumkan Oktober 2025, ratusan warga Palestina kembali dilaporkan tewas.
Lebih dari 80 persen bangunan di Gaza hancur atau rusak, termasuk seluruh rumah sakit besar, universitas, jaringan listrik dan air, serta infrastruktur utama. Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, sebagian besar berkali-kali, di tengah pembatasan ketat bantuan kemanusiaan.
Di atas sekitar 68 juta ton puing, rencana Trump justru menawarkan pariwisata pantai, zona industri, dan pusat data tanpa membahas isu mendasar seperti hak atas tanah, kepemilikan properti, atau keadilan atas dugaan kejahatan perang.
Apa Itu Dewan Perdamaian?
Di Davos, Trump meresmikan Dewan Perdamaian, yang disebut sebagai mekanisme pengawasan rekonstruksi Gaza dan bagian dari rencana perdamaian 20 poin pemerintahannya. Dewan ini memiliki masa keanggotaan tiga tahun, dengan biaya USD 1 miliar bagi negara atau pihak yang ingin memperoleh kursi permanen.
Meski digadang sebagai pengawas rekonstruksi Gaza, piagam dewan setebal 11 halaman tersebut tidak secara eksplisit menyebut Gaza, dan bahkan dinilai berpotensi menjadi pesaing Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan ini dipimpin langsung oleh Trump dengan hak veto, serta melibatkan tokoh-tokoh seperti Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, Jared Kushner, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Meski Netanyahu tengah menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Internasional (ICJ).
Isi Rencana Pembangunan Gaza
Pemerintahan Trump menargetkan:
– PDB Gaza naik menjadi USD 10 miliar pada 2035
– 500.000 lapangan kerja baru
– Investasi minimal USD 25 miliar
– Pengembangan utilitas modern dan layanan publik
Namun, Kushner tidak menjelaskan siapa yang akan mendanai proyek tersebut. Ia menyebut pendekatan ini sebagai “sangat kewirausahaan”, dengan penekanan pada keamanan sebagai syarat utama investasi. Ia juga menyatakan bahwa rekonstruksi hanya dapat dimulai setelah Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya dan pasukan Israel menarik diri.
Empat Fase Pembangunan
Rencana pembangunan dibagi menjadi empat tahap:
– Rafah dan sebagian Khan Younis
– Wilayah lain Khan Younis
– Kamp-kamp pengungsi di Gaza tengah
– Kota Gaza di bagian utara
Kushner mengklaim pembangunan perumahan di tiap wilayah akan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Namun, tidak ada penjelasan ke mana warga Gaza akan tinggal selama proses tersebut.
Pariwisata Pesisir dan Kota Baru
Hampir seluruh garis pantai Gaza dirancang sebagai zona pariwisata, lengkap dengan sekitar 180 gedung pencakar langit, pelabuhan baru di perbatasan Mesir, dan bandara yang lokasinya berbeda dari bandara Gaza lama yang telah dihancurkan Israel. Slide presentasi juga menampilkan visual berbasis kecerdasan buatan bertajuk “Rafah Baru” dan “Gaza Baru”, yang menggambarkan kawasan hunian modern, pusat industri, pusat data, hingga infrastruktur digital.
Kritik dan Penolakan Palestina
Para pengamat dan aktivis mengecam keras rencana ini. Penulis Palestina-Amerika Susan Abulhawa menyebutnya sebagai “rencana imperialis untuk Gaza”, yang berpotensi menghapus karakter asli wilayah tersebut dan menjadikan penduduknya tenaga kerja murah. Direktur Jaringan LSM Palestina di Gaza, Amjad Shawa, menegaskan bahwa masyarakat sipil Palestina tidak pernah dilibatkan.
“Kami terkejut bahwa tidak ada seorang pun yang berkonsultasi dengan kami tentang rencana untuk Gaza dan masa depannya,” ujarnya. Hamas juga menolak tegas proposal tersebut. “Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini lolos,” kata kelompok itu dalam pernyataan resminya.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kembali menyerukan penarikan pasukan Israel dan peran sentral Otoritas Palestina dalam mengelola Gaza.
