Noe Letto Terbuka Jadi Anggota Dewan Pertahanan Nasional

JAKARTA

Peran dan Tanggung Jawab sebagai Tenaga Ahli Madya DPN RI

Musisi sekaligus budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal dengan nama Noe Letto mengungkapkan alasan di balik keputusannya menerima jabatan sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia. Melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, Noe menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah tindakan masuk ke dalam pemerintahan, melainkan kontribusi untuk kepentingan negara jangka panjang.

Negara memiliki perhatian yang berbeda dibandingkan pemerintah. Negara ingin agar Indonesia terus berkembang dan berjalan stabil. Untuk itu, negara membutuhkan sistem umpan balik agar pemerintah bisa terus memperbaiki diri. Menurut Noe, terdapat perbedaan mendasar antara bangsa, negara, dan pemerintah yang sering disalahpahami. Bangsa Indonesia telah terbentuk secara organik jauh sebelum hadirnya negara dan pemerintahan modern. Sementara pemerintah bersifat periodik dan lekat dengan dinamika politik lima tahunan. Adapun negara, menurut Noe, memiliki kepentingan jangka panjang agar Indonesia dapat terus berkembang.

Posisi di Ranah Negara, Bukan Pemerintah

Dalam konteks tersebut, Noe menilai bahwa masukan dari masyarakat merupakan elemen penting bagi keberlangsungan negara. Selama puluhan tahun, dirinya bersama komunitas Maiyah telah menjalankan peran tersebut di luar sistem pemerintahan, tetapi tetap berada dalam bingkai negara. “Jadi posisinya Maiyah itu, yang kita lakukan selama ini adalah mencoba di luar sistem pemerintahan tapi masih di dalam negara. Karena kita masih ngomong cinta Indonesia nih, gimana dandaninya dan seterusnya,” ujar Noe.

Dia menjelaskan, Maiyah rutin menggelar forum bulanan untuk menyampaikan masukan kepada pengambil kebijakan. Namun, Noe menilai masukan tersebut kerap kalah oleh dinamika komunikasi publik saat ini. “Kita melakukan forum bulanan untuk kemudian memberi input-input masukan. Yang kalau sekarang, peta terakhir ini bisa enggak didengerin. Kalah sama asymmetric war, kalah sama sosial media, kalah sama buzzer, dan seterusnya,” kata dia.

Noe merujuk pada pandangan ayahnya, Emha Ainun Najib atau Cak Nun, yang menekankan pentingnya membedakan negara dan pemerintah secara tegas. Dia mengakui bahwa perannya saat ini berada dalam sistem yang dilahirkan oleh bangsa, tetapi dijalankan dari sudut pandang negara dan rakyat, bukan kepentingan politik pemerintahan. Oleh karena itu, Noe menegaskan bahwa posisinya tetap berada di ranah negara, bukan pemerintah.

Tenaga Ahli Lebih Ideal daripada Jalur Partai

Menurut Noe, posisi tenaga ahli justru lebih memungkinkan seseorang bekerja secara objektif dibandingkan masuk ke pemerintahan melalui jalur partai politik. Jalur partai membuat seseorang terikat pada kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, posisi tenaga ahli memungkinkan seseorang bekerja berdasarkan realitas objektif dan kepentingan negara.

“Kenapa posisi TA tepat? Itu jauh lebih enak daripada posisi masuk lewat partai. Karena kamu nanti patuh sama partai. Kalau posisi TA patuh sama siapa? Posisi TA patuh pada kenyataan, patuh pada objective reality, patuh kepada setianya kepada negara. Very, very simple,” kata Noe.

Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan Indonesia sekaligus mewujudkan kemakmuran rakyat dalam jangka panjang. “Tujuan saya satu, bagaimana membuat Indonesia bisa bertahan selama mungkin, makmur rakyatnya. Kita maju bersama, makmur bersama,” ujar dia.

Soroti Cognitive War dan Keterbelahan Bangsa

Dalam konteks pertahanan nonmiliter, Noe menyoroti ancaman cognitive war yang menurutnya kini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Dia menilai, bangsa ini tengah mengalami keterbelahan antara masyarakat dan pejabat pemerintahan, yang merupakan bentuk baru dari politik adu domba atau divide et impera.

“Kita dipecah belah. Jadi kalau sekarang yang dipecah belah adalah rakyat dan pejabat,” kata Noe. Dia menjelaskan, saat ini tidak terdapat titik temu yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Satu sisi, masyarakat menyampaikan keluhan yang kerap tidak direspons secara memadai oleh pemerintah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sering dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat karena minimnya penjelasan.

Kritik Adalah Data untuk Perbaikan, Bukan Ancaman

Noe juga menyinggung pola respons pemerintah terhadap kritik publik yang dinilainya belum sehat. Menurut dia, pemerintah sering kali memilih diam, marah, atau mengirim buzzer ketika dikritik oleh masyarakat. “Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga,” kata Noe.

Padahal, menurut Noe, kritik merupakan data yang penting bagi perbaikan kebijakan. “Kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi,” tuturnya.

Siap Mundur Jika Hanya Simbolis

Noe menegaskan, jabatan Tenaga Ahli Madya di DPN RI tidak memiliki kewenangan membuat peraturan, melainkan memberikan masukan kepada pemerintah. “Mungkin (memasukkannya) bisa diteruskan ke Presiden, (masukkan tenaga ahli itu) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra, mata, akal, telinga. Apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?” kata Noe.

Dia juga menyatakan siap mundur apabila gagasan dan rekomendasinya tidak mendapat ruang untuk diterapkan. Menurut Noe, dirinya tidak ingin sekadar menjadi simbol. “Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign,” ujar Noe.