Somap menolak militer dan investasi di seluruh Papua

Aksi Mimbar Bebas Mahasiswa Papua

Di tengah situasi yang kian memprihatinkan, Solidaritas Mahasiswa Papua (Somap) menggelar aksi mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua, pada Rabu (21/1/2025). Aksi ini diadakan dengan tema “Papua Darurat Militerisme dan Investasi”, menunjukkan penolakan terhadap operasi militer dan aktivitas investasi yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat Papua.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan terhadap pendekatan pemerintah yang cenderung militeristik dan represif. Mereka menuntut penghentian seluruh bentuk pendropan militer serta investasi di Tanah Papua. Aparat keamanan juga terlihat berjaga di sejumlah titik strategis, seperti Expo Waena, Perumnas III Waena, Uncen Atas, Putaran Taksi, Uncen Bawah, hingga Lingkaran Abepura.

Koordinator Lapangan Umum Somap, Boni Sallah, dalam orasinya menegaskan bahwa kondisi Papua saat ini tidak baik-baik saja. Menurutnya, Tanah Papua terus dijadikan ladang eksploitasi atas nama pembangunan dan investasi, sementara rakyat hidup dalam ketakutan, pengungsian, dan kemiskinan yang terstruktur.

Pendekatan negara yang militeristik dan represif telah melahirkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berulang dan sistematis. Aparat keamanan kini menjadi alat untuk mengamankan kepentingan modal, bukan melindungi rakyat.

Investasi dijalankan dengan merampas tanah adat, menghancurkan lingkungan, dan mematikan ruang hidup Orang Asli Papua. Mahasiswa juga menyoroti kondisi HAM di Tanah Papua yang telah memasuki fase darurat. Mereka menyebut lebih dari 103.218 pengungsi internal akibat operasi militer di sejumlah wilayah konflik yang tersebar di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, Puncak Ilaga, dan Pegunungan Bintang.

Masyarakat yang mengungsi hidup tanpa perlindungan memadai. Dalam laporan dua tahun terakhir yang mereka terima, pihak gereja dan lembaga HAM menemukan pola baru berupa serangan udara dan pengeboman kampung yang memaksa ribuan warga mengungsi ke hutan tanpa makanan dan obat-obatan. Kasus pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil juga disebut masih terus terjadi.

Arius Siep, selaku penanggung jawab aksi, mengatakan bahwa Somap mendesak semua pihak, termasuk negara dan institusi militer, mencari solusi penyelesaian konflik bersenjata di Papua di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka mendesak agar konflik bersenjata di Papua, termasuk di Yahukimo, diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan bermartabat di bawah pengawasan PBB. Rakyat Papua harus diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Keberadaan militer membuat masyarakat tidak beraktivitas dengan baik karena hidup di bawah ancaman dan kekerasan aparat. Berikut adalah belasan tuntutan mahasiswa pada aksi hari ini:

• Menolak keras seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merapas tanah dan hak hidup masyarakat adat papua dan Hentikan ekspansi industri ekstraktif.
• Meminta pemerintah hentikan operasi damai caztenz yang melakukan penangkapan liar. Termasuk hentikan pemboman pemukiman warga sipil seperti di Yahukimo yang mengakibatkan Liatin Atis Sam dan Agus Maga luka-luka.
• Menyerukan kepada TNI Polri dan TPNPB agar dalam aktivitas perang, menghindari terjadinya korban sipil baik orang asli Papua maupun non Papua dan wajib melindungi rakyat.
• Hentikan segera pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman di kampung, termasuk menarik pasukan non-organik di seluruh tanah Papua.
• Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, seperti Ivan kabak-son Balinga dan Iron Heluka, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi.
• Meminta pemerintah hentikan proyek-proyek investasi bermasalah yang tidak melibatkan persetujan masyarakat adat, sebab Papua bukan tanah kosong.
• Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer, seperti yang dipraktikkan di Kabupaten Biak, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo.
• Mengajak masyarakat untuk tidak menjual tanah dan hutan kepada pemerintah serta perusahaan sebagai sumber kehidupan masa kini.
• Kami mengancam elit-elit politik di 6 Provensi Papua sebagai aktor utama dalam masuknya investasi, sehingga harus dihentikan.
• Tolak daerah otonomi baru (DOB) di seluruh Tanah Papua.
• Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat, termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang.
• Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat pelapor khusus PBB untuk masyarakat adat.
• Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk masuk di Tanah Papua.
• Terima misi pencari fakta PBB/Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.
• Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.