Mahfud MD Apresiasi Sikap Pemerintah dalam OTT KPK terhadap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tidak mengintervensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah. Dua orang tersebut adalah Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi.
Kasus OTT ini melibatkan dugaan pemerasan dan gratifikasi. Bupati Pati Sudewo diduga memeras pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi disebut terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dia juga diduga menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Mahfud MD menilai bahwa sikap Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini sangat baik. Meskipun salah satu dari dua kepala daerah yang ditangkap KPK adalah kader Partai Gerindra, yaitu Bupati Pati Sudewo, Presiden tidak melakukan intervensi. Bahkan, Mahfud menyatakan bahwa Presiden tidak marah meskipun ada bupatinya yang ditangkap.
Reaksi Mahfud MD terhadap Tindakan Presiden
Mahfud MD mengatakan bahwa mudah bagi Presiden untuk melindungi kadernya jika memang ingin. Namun, nyatanya Presiden membiarkan proses hukum berjalan tanpa campur tangan. Menurutnya, hal ini justru akan lebih bagus bagi Partai Gerindra.
“Kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden, halangi gitu. Tapi oleh Presiden biarin aja dan bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra,” ujarnya.
Mahfud juga merasa hormat karena Presiden tidak marah imbas dua kadernya kena OTT KPK sekaligus. Ia menilai bahwa Presiden telah memberi ruang bagi KPK untuk bekerja secara independen. “Saya saya berharap presiden juga akan terus seperti ini, biarin, meskipun anak buah saya ya nggak ada urusan, ambil aja kalau korupsi,” tegas Mahfud.
Respons dari Partai Gerindra
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Gerindra, Bahtra Banong, menanggapi OTT KPK terhadap 2 kepala daerah tersebut, terutama Bupati Pati Sudewo. Bahtra menegaskan bahwa Partai Gerindra telah melakukan pembinaan terhadap kader dan menyatakan Prabowo juga telah berulang kali mengingatkan kader-kadernya untuk berhati-hati.
Prabowo, kata Bahtra, menginginkan agar kepala daerah bekerja untuk rakyat. “Ya kalau di Gerindra kita sudah Pak Prabowo sudah sering mengingatkan semua kader ya untuk agar berhati-hatilah, terus bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Bahtra menilai persoalan dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati merupakan “persoalan pribadi” dan tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait penangkapan Sudewo. Selebihnya, Bahtra hanya sebatas menyatakan Partai Gerindra akan terus membina kader agar bekerja untuk rakyat.
Bahtra pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pengawasan terhadap kepala daerah. “Iya selama ini kan berjalan maksimal ya apa namanya pengawasan dari Kemendagri kita terus minta Kemendagri juga terus melakukan pengawasan,” katanya.
Perspektif Mahfud MD tentang KPK dan Pemerintahan
Mahfud MD juga menyoroti pentingnya KPK dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia menilai bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga anti-korupsi sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa sikap Presiden Prabowo dalam hal ini menjadi contoh yang baik. “Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus, biarkan aja, apalagi ditambah dua orang ini Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya,” ujarnya.
Mahfud juga menilai bahwa kasus OTT ini bisa menjadi kesempatan bagi Partai Gerindra untuk membangun simpati dari masyarakat. “Ganti orang Gerindra yang lain meskipun mungkin jabatannya bukan bupati, tetapi misalnya ketua DPC-nya, ketua DPW-nya, ambil yang bagus-bagus. Ini kesempatan Gerindra menghimpun dukungan simpati dari masyarakat, ‘Oh iya, Gerindra gak ikut campur lho’, gitu,” tambah Mahfud.
Kesimpulan
Pengambilan tindakan KPK terhadap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi ini masih menjalankan tugasnya secara independen. Sikap Presiden Prabowo yang tidak mengintervensi proses hukum ini dinilai oleh Mahfud MD sebagai langkah yang tepat dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
