Dugaan Korupsi yang Menyeret Banyak Kepala Daerah
Dalam rentang 24 jam, dua kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). Kedua tokoh tersebut adalah Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Keduanya menambah panjang daftar kepala daerah yang tersangkut dugaan kasus korupsi hingga gratifikasi.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji bakal melakukan pembinaan agar insiden sejenis tidak terus berulang. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi pola rekrutmen kepala daerah melalui pemilihan langsung yang justru dituding menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah.
“Kami sangat prihatin karena ini sudah masuk ranah hukum. Kami mengimbau semua pihak, terutama pihak-pihak yang terkait, menghormati proses hukum yang berlangsung itu. Mari kita ikuti bersama-sama karena ada aturan main sendiri yang mengatur tentang itu,” ucap Benni Irwan.
Sampai saat ini, setidaknya ada tujuh kepala daerah yang tersandung kasus korupsi sejak dilantik pada Februari 2026. Berikut ini daftar kepala daerah yang tertangkap OTT KPK:
Daftar Kepala Daerah yang Terlibat dalam Kasus Korupsi
- Bupati Pati Sudewo
Di tengah bencana banjir yang terjadi di Pati, KPK meringkus Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo pada Senin (19/1/2026). Hal itu menimbulkan keprihatinan publik lantaran warga Pati masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang berdampak ke mereka.
Tak lama setelah ditangkap, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka atas dua kasus korupsi, yaitu dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, Sudewo diduga menerima aliran commitment fee dalam kasus korupsi proyek DJKA.
Sudewo diduga menerima aliran dana tersebut sejak masih menjabat sebagai anggota DPR. Sebelumnya, Sudewo sempat diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek jalur kereta DJKA satu kali pada 22 September 2025.
- Wali Kota Madiun, Maidi
Pada hari yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam OTT. Dia ditangkap bersama dengan 14 pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Kelima belas orang tersebut diduga menerima uang jatah atas proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Madiun.
Maidi kini ditahan di rumah tahanan (rutan) negara abang Gedung Merah Putih KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Januari 2026. Dia disangkakan melanggar beberapa pasal undang-undang terkait korupsi.
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Lima bulan setelah dilantik menjadi Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis ditangkap KPK terkait pengaturan pemenangan lelang proyek RSUD Kolaka Timur. Kasus ini bermula pada Desember 2024 ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengundang lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD.
Dalam pertemuan ini, Ageng Dermanto selaku PPK diduga memberikan uang kepada Andi Lukman Hakim, pejabat Kemenkes. Tak lama setelah itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama sejumlah pejabat daerah berangkat ke Jakarta. Mereka diduga mengatur agar PT PCP memenangi lelang proyek RSUD Kolaka Timur dari Tipe C ke B senilai Rp 126,3 miliar.
- Gubernur Riau Abdul Wahid
Gubernur Riau Abdul Wahid juga tampil mengenakan rompi oranye KPK setelah terjaring OTT pada 3 November 2025. Dia diduga terlibat kasus dugaan pemerasan atau hadiah, atau janji di Pemprov Riau untuk tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, kasus Abdul Wahid bermula dari pertemuan Sekretaris Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan memberikan fee kepada Gubernur Riau Abdul Wahid.
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Hanya berselang empat hari setelah OTT gubernur Riau, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena kasus suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD Ponorogo. Kasus ini berawal pada 2025 ketika Direktur RSUD Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma mendapat informasi bahwa dirinya bakal diganti.
Pergantian tersebut dilakukan oleh Sugiri selaku Bupati Ponorogo. Oleh karena itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko dengan tujuan agar posisinya tidak diganti.
- Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Pada akhir 2025, KPK kembali menangkap kepala daerah, kali ini adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Dia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penerimaan hadiah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Kasus korupsi ini bermula pada pertengahan 2025. Dia mematok fee sebesar 15-20 persen dari sejumlah proyek tempatnya berkuasa. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, Ardito Wijaya meminta Riki Hendra untuk berkoordinasi dengan Anton Wibowo dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang tender.
- Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
Menutup tahun 2025, KPK menetapkan anak dan ayah kepala daerah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi ini, KPK juga menangkap pihak swasta selaku penyuap, yakni Sarjan.
Total ijon yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Selain aliran dana tersebut, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar. Total Bupati Bekasi itu mengantongi uang haram sebanyak Rp 14,2 miliar.
