Mobilisasi Sumber Daya dalam Penanganan Bencana: Efisiensi dan Dampak
Beberapa hari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirimkan 1.132 Praja IPDN ke wilayah terdampak Siklon Senyar25. Mereka ditugaskan untuk membantu validasi data kerusakan, distribusi bantuan, dan pemulihan fungsi pemerintahan desa. Tidak lama berselang, Satgas Bencana Pemerintah Aceh merespons dengan langkah yang tidak kalah besar. Sekitar 5.000 ASN diturunkan ke lapangan. Luar biasa. Dari sisi skala dan kecepatan, ini adalah pengerahan sumber daya manusia yang jarang terjadi.
Mitos “Tanpa Biaya”
Mobilisasi Praja IPDN tersebut didukung anggaran sekitar Rp20 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Dana ini digunakan untuk transportasi, akomodasi, logistik, dan kebutuhan operasional selama bertugas di wilayah bencana. Sementara itu, ASN Aceh diturunkan dengan skema bakti sosial. Sekretaris Daerah Aceh telah mengeluarkan arahan tegas bahwa kegiatan ini tidak boleh dibebankan pada anggaran perjalanan dinas instansi mana pun.
Namun, menyebut penugasan 5.000 ASN sebagai “tanpa biaya” adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Secara ekonomi, kerja selalu bernilai uang. ASN Aceh yang berada di lapangan selama sekitar satu minggu tetap menerima gaji. Dengan asumsi gaji rata-rata Rp5 juta per bulan, maka nilai satu minggu kerja setara dengan sekitar Rp1,25 juta per ASN. Jika dikalikan 5.000 orang, nilai waktu kerja tersebut mencapai sekitar Rp6,25 miliar. Tambahkan biaya logistik pribadi yang secara realistis dikeluarkan ASN di lapangan, misalnya Rp500 ribu per orang, maka nilai ekonomi riil kontribusi ASN Aceh mencapai sekitar Rp8,75 miliar. Artinya, meskipun formal disebut “gratis”, ini adalah kerja yang bernilai uang.
Jika angka tersebut digabungkan dengan anggaran mobilisasi Praja IPDN, maka total nilai sumber daya yang digelontorkan untuk pengerahan Praja dan ASN mencapai sekitar Rp28,75 miliar. Inilah titik di mana logika kebijakan perlu diuji.
Meuhai Yum Taloe: Ketika Tali Lebih Mahal dari Kerbau
Budaya Aceh menyediakan metafora yang sangat relevan:
Meuhai Yum Taloe Ngon Yum Keubeue
– tali kerbau lebih mahal daripada kerbaunya. Ungkapan ini digunakan ketika biaya sarana jauh lebih besar daripada hasil yang dioptimalkan.
Dalam konteks ini, pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah hampir Rp29 miliar yang dikeluarkan dan “diinvestasikan” melalui mobilisasi birokrasi menghasilkan dampak langsung yang sebanding bagi masyarakat korban bencana?
Logika Cash for Work
Di sinilah logika Cash For Work – kerja untuk uang menjadi sangat penting. Dengan pendekatan ini, dana tidak dihabiskan untuk memindahkan ribuan orang dari luar komunitas terdampak, tetapi langsung dialirkan ke masyarakat korban bencana sebagai upah atas pekerjaan pemulihan. Pekerjaannya konkret: membersihkan lumpur, membuka akses jalan, memperbaiki fasilitas publik, menata kembali lingkungan pemukiman, dan memulihkan aktivitas ekonomi dasar.
Mari kita lakukan perhitungan sederhana. Jika Rp28,75 miliar digunakan untuk skema kerja untuk uang dengan upah Rp150 ribu per hari, maka dana tersebut dapat menciptakan sekitar 191.667 hari kerja. Jika satu orang bekerja selama 10 hari, maka sekitar 19.167 orang korban bencana dapat langsung diberdayakan. Ini bukan angka kecil. Ini berarti puluhan ribu anggota keluarga terdampak mendapatkan sumber penghasilan, sekaligus wilayah mereka dibersihkan dan dipulihkan.
Lebih dari Sekadar Uang
Perbandingan ini sangat kontras. Dengan mobilisasi Praja dan ASN, sekitar 6.132 orang diturunkan ke lapangan dengan biaya besar yang sebagian besar habis untuk transportasi, logistik, dan akomodasi. Dengan kerja untuk uang, jumlah orang yang terlibat langsung bisa tiga kali lipat lebih banyak, dan seluruh dana masuk langsung ke ekonomi lokal. Dalam bahasa Aceh, ini perbedaan antara tali yang mahal dan kerbau yang benar-benar bekerja.
Keunggulan kerja untuk uang tidak hanya soal angka. Ada dampak sosial yang jauh lebih kuat. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sendiri mengalami peningkatan rasa memiliki, harga diri, dan solidaritas sosial. Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi pelaku utama pemulihan. Efek psikologis ini sangat penting dalam konteks pascabencana, namun sering diabaikan dalam pendekapan yang terlalu birokratis.
Pelajaran dari Tsunami Aceh
Pengalaman Aceh sendiri membuktikan hal ini. Pasca-Tsunami 2004, NGO internasional dan lembaga kemanusiaan menggelontorkan dana dalam jumlah sangat besar untuk program kerja untuk uang. Puluhan bahkan ratusan ribu korban bencana dilibatkan. Desa-desa dibersihkan, infrastruktur dasar diperbaiki, dan ekonomi lokal kembali bergerak jauh sebelum proyek-proyek besar selesai. Uang berputar di tingkat komunitas, menciptakan efek berantai yang mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi.
Pendataan kerusakan dan pengungsi pun tidak harus dilakukan oleh ribuan ASN atau Praja. Masyarakat lokal yang terdidik, dengan pendampingan petugas kecamatan, dapat melakukan pendataan secara akurat sambil bekerja dalam skema kerja untuk uang. Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas data karena masyarakat paling memahami kondisi wilayahnya sendiri.
Menakar Ulang Peran Negara
Ini bukan kritik terhadap dedikasi Praja IPDN atau ASN Aceh. Mereka bekerja keras, disiplin, dan menunjukkan semangat pengabdian yang patut dihormati. Namun kebijakan publik tidak diukur dari niat baik, melainkan dari efektivitas dan dampaknya. Ketika hampir Rp29 miliar dikeluarkan, pertanyaan yang sah adalah: apakah ini cara paling efektif untuk memulihkan kehidupan masyarakat korban bencana?
Strategi pemulihan yang rasional seharusnya menempatkan ASN dan Praja sebagai fasilitator, koordinator, dan penjaga tata kelola, bukan sebagai aktor utama pekerjaan fisik di lapangan. Sementara itu, masyarakat korban harus menjadi pusat strategi pemulihan melalui kerja untuk uang, karena di sanalah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis paling besar terjadi.
Aceh membutuhkan pemulihan yang cepat, adil, dan berkelanjutan. Itu hanya bisa dicapai jika setiap rupiah ditempatkan pada titik yang paling efektif. Jika tidak, kita berisiko mengulang kesalahan klasik: operasi besar, laporan rapi, tetapi manfaat langsung bagi masyarakat terbatas.
Di titik inilah metafora Aceh kembali relevan. Meuhai Yum Taloe Ngon Yum Keubeue, bukan sekadar ungkapan budaya, tetapi peringatan kebijakan. Jangan biarkan biaya mobilisasi lebih mahal daripada hasil nyata yang diterima masyarakat. Dalam situasi krisis, efisiensi bukan soal penghematan, tetapi soal memaksimalkan dampak.
Jika dana Rp28,75 miliar itu mampu memberdayakan lebih dari 19 ribu korban bencana melalui kerja untuk uang, maka pertanyaannya bukan lagi teknis, melainkan pilihan kebijakan. Apakah negara ingin tampil hadir melalui pengerahan birokrasi, atau benar-benar memulihkan masyarakat dengan menjadikan mereka aktor utama?
Aceh telah memberi pelajaran besar dalam sejarah kebencanaan. Pelajaran itu sederhana namun tajam: pemulihan yang berhasil selalu berpihak pada masyarakat. Dan dalam bahasa Aceh, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memastikan tali tidak pernah lebih mahal daripada kerbaunya.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
