Tahap II Pembangunan IKN Memasuki Fase Baru
Pada tahun 2026, Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki Tahap II pembangunan. Proses ini menandai pergeseran fokus dari infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi kota sebagai “Ibu Kota Politik” sekaligus pusat inovasi digital. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menyatakan bahwa Indonesia telah melewati “point of no return”, sehingga pembangunan IKN tidak lagi bisa ditarik mundur.
Tahap II pembangunan IKN diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Fokus utama pada tahun ini adalah transformasi IKN menjadi kanvas peradaban modern yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Pada Januari 2026, IKN tidak lagi sekadar menjadi kawasan konstruksi, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat kekuasaan negara dan inovasi.
Paket Pembangunan IKN
Tahap II pembangunan IKN mencakup 28 paket kerja sama, terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik. Berikut penjelasannya:
- Paket Fisik
Meliputi pembangunan gedung, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur pendukung. Contohnya adalah: - Gedung DPR/MPR RI, yang mulai memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama.
- Kompleks Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi, dirancang dengan konsep smart building yang terintegrasi.
-
Istana Wakil Presiden: Saat ini telah mencapai progres 96,28 persen dan ditargetkan beroperasi penuh di kuartal pertama 2026 untuk mendukung aktivitas Wapres Gibran Rakabuming Raka.
-
Paket Non-Fisik
Berfokus pada sistem kelembagaan, tata kelola, serta pengembangan ekosistem digital dan inovasi. Tujuan dari paket ini adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
Infrastruktur Hunian Strategis
Otorita IKN menargetkan penempatan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tambahan pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, proyek hunian vertikal menjadi prioritas. Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain:
- Hunian Vertikal TNI/Polri: Saat ini telah mencapai progres 93,53 persen, dengan target penyelesaian 100 persen pada pertengahan tahun ini.
- Rumah Susun ASN Tahap 2: Sebanyak 15 paket fisik baru mulai dikerjakan untuk menampung lonjakan populasi yang diprediksi mencapai 1.200 hingga 3.000 jiwa penambahan baru tahun 2026.
Penyelesaian Kompleks Rumah Ibadah
IKN memposisikan diri sebagai wajah inklusivitas Indonesia. Dua proyek monumental yang menjadi sorotan adalah:
- Masjid Negara: Dengan progres 90,91 persen, masjid ini ditargetkan rampung total pada awal 2026. Masjid ini memiliki kapasitas ribuan jemaah dengan desain kubah ikonik.
- Basilika Fransiskus Xaverius Nusantara: Pertama di Indonesia, basilika ini telah mencapai progres 89,30 persen. Berdasarkan target terbaru, basilika akan selesai pada Februari 2026 dan direncanakan diresmikan secara kolektif bersama rumah ibadah lainnya pada pertengahan tahun.
Pusat Ekonomi dan Layanan Dasar 100 Persen
Tahun 2026 adalah tahun “aktivasi kota”. Layanan dasar telah mencapai angka sempurna untuk mendukung kehidupan urban. Di antaranya adalah:
- Pasar & Puskesmas KIPP: Sudah mencapai 100 persen fungsional.
- Pusat UMKM dan Tenant Usaha: Sebanyak 91 tenant usaha akan mulai beroperasi secara komersial di titik-titik strategis KIPP.
- Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1: Berkapasitas 74 ton/hari dengan teknologi Waste-to-Energy, mulai melayani pengelolaan limbah rumah tangga secara penuh tahun ini.
Konektivitas dan Smart Transport
Konektivitas regional tahun ini ditargetkan menembus angka 95 persen. Saat ini baru mencapai 79,92 persen. Proyek yang dikebut antara lain:
- Bandara Internasional Nusantara: Melalui optimalisasi rute penerbangan komersial setelah sukses melayani pendaratan pesawat kepresidenan dan Wapres (B737-900) pada akhir 2025.
- Jalan Tol IKN Seksi 3A-3B & 5A: Melalui percepatan koneksi menuju Balikpapan untuk memangkas waktu tempuh menjadi hanya 45 menit.
Pendanaan dan Keberlanjutan
Pembangunan IKN 2026 didukung oleh struktur finansial yang kian mandiri. Berdasarkan data terbaru, total investasi yang masuk meliputi:
- Investasi Swasta Murni: Rp 66,5 Triliun.
- Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp 158,73 Triliun.
- Alokasi APBN 2026: Diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama.
