Aktivis Mahasiswa Soroti Kualitas Pertalite di Tasikmalaya

Masalah BBM Tercemar Air di Tasikmalaya

Kasus bahan bakar minyak (BBM) yang tercemar air, mulai dari Pertalite hingga Pertamax, telah menjadi perhatian masyarakat luas. Banyak kendaraan, baik motor maupun mobil, mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU di wilayah Tasikmalaya. Kejadian ini tidak hanya menjadi insiden teknis, tetapi juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.

Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan energi yang layak, aman, dan berkualitas bagi rakyat. Namun, kasus BBM tercemar air menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan distribusi BBM belum sepenuhnya optimal.

Dugaan Penyebab BBM Tercemar Air

Dalam diskursus publik, muncul dugaan bahwa pencampuran air pada BBM mungkin berkaitan dengan penambahan etanol dalam bahan bakar. Etanol bersifat higroskopis, artinya mudah menyerap uap air dari udara. Meskipun etanol digunakan sebagai bahan campuran untuk meningkatkan oktan dan mendukung kebijakan green energy, kadar etanol dalam produk seperti Pertalite atau Pertamax sangat rendah dan diatur ketat oleh standar SNI 06-3506-1994 serta Permen ESDM No. 12 Tahun 2015.

Namun, kemungkinan etanol menyebabkan air di tangki SPBU sangat kecil, kecuali terjadi kesalahan besar dalam proporsi pencampuran atau tidak adanya pengendalian kelembapan selama penyimpanan. Fenomena bensin bercampur air lebih kuat mengarah pada kelalaian sistem distribusi dan penyimpanan, bukan akibat reaksi kimia dari bahan bakar itu sendiri.

Faktor Penyebab Lain

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan BBM tercemar air antara lain:

• Tangki penyimpanan di SPBU tidak tertutup rapat
• Kebocoran pipa bawah tanah
• Human error dalam proses pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengecekan yang dilakukan oleh Pertamina. Jika benar pengecekan dilakukan setiap dini hari, maka muncul pertanyaan apakah pengecekan hanya bersifat administratif atau benar-benar dilakukan secara substantif dan teknis.

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pertamina

Sistem energi nasional sejatinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis dari Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, hingga ESDM Provinsi Jawa Barat. Namun, kasus di Tasikmalaya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ini nyaris tidak efektif.

Kementerian ESDM harus melakukan audit lapangan menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, termasuk kondisi tangki penyimpanan, sistem transportasi, dan standar mutu di setiap depo. Dinas ESDM Jawa Barat pun tidak boleh berperan pasif, karena mereka adalah perpanjangan tangan negara di daerah yang wajib memastikan pengawasan teknis berjalan.

Kehadiran Negara Dipertanyakan

Ketika BBM yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat justru menjadi penyebab kendaraan mogok, maka yang rusak bukan hanya mesin motor, tetapi juga sistem akuntabilitas publik. Pemerintah tampak gagal menjalankan prinsip responsiveness dan accountability yang menjadi ruh dari good governance.

Pengoperasian Kembali SPBU

Sebelumnya, SPBU 34.46109 Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ditutup sementara akibat BBM jenis Pertalite tercemar air. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh tim gabungan, SPBU tersebut kembali beroperasi.

Sales Brand Manager Wilayah Tasikmalaya-Panagandaran Faizal Fahd mengatakan, hasil analisa tim gabungan menunjukkan bahwa Pertalite yang keluar dari mesin pengisian sudah normal kembali. SPBU ini dihentikan operasionalnya pada 3 November 2025 setelah mendapati adanya permasalahan Pertalite tercampur air.

Tim gabungan memastikan Pertalite yang keluar dari mesin pengisian tidak ada campuran airnya. Saat ini, SPBU 34.46109 sudah bisa kembali melayani masyarakat. Faizal menegaskan bahwa pihaknya akan lebih ketat dalam pengawasan dan melakukan pengecekan secara rutin agar insiden Pertalite bercampur air tidak terjadi lagi.