Kementerian Keuangan dan Pembangunan Jembatan Darurat di Sumatera
Dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung di Banda Aceh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kejutan terkait dana pembangunan jembatan darurat di Sumatera. Rapat tersebut diselenggarakan oleh Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Purbaya menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail bagaimana dana tersebut digunakan. Ia menjelaskan bahwa peran Kementerian Keuangan dalam penanganan bencana lebih banyak berada di balik layar. “Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Namun, Purbaya mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa salah satu pembangunan jembatan darurat menggunakan skema pembiayaan utang. Ia mengatakan bahwa selama ini sistem pembiayaan dilakukan secara terpusat melalui BNPB. “Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya sambil melirik KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Tanggapan dari KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Pernyataan Purbaya langsung memicu tawa dari Jenderal Maruli dan peserta rapat lainnya. Suasana rapat menjadi cair ketika Purbaya melontarkan pertanyaan bernada bercanda. “Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya. Dengan santai, Maruli menjawab, “Ya tentara pak,” yang sontak memicu gelak tawa seluruh peserta rapat.
Momen tersebut menjadi salah satu bagian paling mencuri perhatian dalam rapat pemulihan pascabencana yang awalnya berlangsung serius.
Swadaya hingga Utang
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pengerjaan jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera masih menggunakan dana secara swadaya. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Selasa (30/12/2025).
Maruli juga mengemban jabatan Ketua Satgas Pembangunan Jembatan dalam pemulihan di Sumatera. “Memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini,” kata Maruli.
Tiga Jenis Jembatan yang Digunakan
Maruli menjelaskan bahwa pembangunan jembatan membutuhkan proses panjang, dimulai dari survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang paling tepat. Berdasarkan hasil kajian, ada tiga jenis jembatan, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
“Kita harus survei tempat itu, jenis jembatan apa yang tepat. Kami putuskan ada jembatan Bailey, Armco, dan jembatan gantung. Kalau lebih rumit, saran kami itu dikerjakan oleh PU,” katanya.
Setelah survei, tantangan berikutnya adalah pengadaan material. Seluruh perlengkapan jembatan harus dicari di Jakarta, kemudian dikirim ke Aceh. Proses distribusi kerap terhambat kondisi jalan dan akses yang rusak akibat bencana.
“Di Aceh, setelah turun di pelabuhan, mau bergeser ke lokasi pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan. Ada yang sampai satu minggu menunggu,” kata Maruli.
Berdasarkan hasil survei sementara, kebutuhan jembatan Bailey di Aceh mencapai sekitar 24 unit dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Namun pengerahan dilakukan dengan menyesuaikan stok yang tersedia.
“Sampai saat ini kita sudah mengerahkan 22 jembatan Bailey di seluruh lokasi bencana, ditambah 14 dari PU,” jelasnya.
Selain Bailey, TNI AD juga menyiapkan jembatan Armco. Maruli menyebutkan terdapat 39 unit Armco yang telah didata di Aceh dan seluruh perlengkapannya sudah disiapkan.
Sementara itu, survei pembangunan jembatan gantung terus berjalan, dengan sebagian material harus dibeli langsung. “Kita beruntung kalau masih bisa beli di Medan, prosesnya lebih mudah. Tapi kalau dari Jakarta, prosesnya memang cukup panjang,” katanya.
