JAKARTA,
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat terus menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mardyanto W Tryatmoko, dalam sebuah acara yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Rabu (17/12/2025).
Menurut Mardyanto, salah satu indikator positif dari pemilihan kepala daerah langsung adalah terlihat di Papua. Wilayah ini dulu sempat dianggap sulit menerapkan sistem demokrasi secara langsung. Namun, kini terjadi perbaikan signifikan.
“Kita bisa melihat bahwa jumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken semakin berkurang. Dulu sekitar 15-16 kabupaten, sekarang hanya 12-13. Ini menunjukkan adanya perbaikan,” ujarnya.
Selain itu, penurunan jumlah calon yang melawan kotak kosong juga menjadi tanda positif. Semakin sedikitnya calon yang memilih untuk tidak mengajukan diri menunjukkan sistem pemilihan yang semakin demokratis.
“Saya kira itu bagian dari perbaikan sistem yang perlu diambil. Daripada kembali ke DPRD,” katanya.
Mengenai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Mardyanto menilai alasan-alasan yang mendasari wacana tersebut perlu dipertimbangkan dengan lebih mendalam. Salah satu alasan utamanya adalah biaya politik yang tinggi.
Menurut dia, jika ongkos politik benar-benar menjadi masalah, pemerintah dan DPR-RI seharusnya fokus pada penyelesaian masalah tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mempermudah pencalonan kepala daerah independen.
“Saya kira mungkin akan lebih memperbaiki dari persoalan-persoalan high cost politic dan lain sebagainya,” ucap Mardyanto.
Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman, menyatakan bahwa mereka tetap percaya bahwa pemilihan langsung adalah hak suara yang dimiliki masyarakat saat ini.
“Ketika menyentuh kebijakan pemerintah, masyarakat sering hanya menjadi penonton. Tapi satu-satunya cara mereka bisa menentukan sendiri adalah melalui pemilihan langsung,” katanya.
Menghilangkan otonomi daerah
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD dinilai oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam, sebagai hal yang menghilangkan prinsip otonomi daerah.
Otonomi daerah memiliki makna sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.
Alwis mengatakan, otonomi daerah dapat terlaksana ketika ada ruang dialog antara pemimpin daerah dan rakyatnya. Dialog inilah yang menjadi tulang punggung otonomi.
Namun belakangan, ruang dialog tersebut semakin tertutup. Kebijakan tak lagi didasarkan pada partisipasi masyarakat yang bermakna, dan semakin diperparah dengan wacana kepala daerah dipilih oleh elite politik.
“Problemnya sekarang dialog sudah ditutup. Bisa jadi besok gubernur dipilih Presiden, wali kota/bupati dipilih oleh DPRD,” katanya.
Lembaga seperti KPPOD atau Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri mungkin akan hilang jika pemilihan kepala daerah kembali mundur ke mekanisme tidak langsung.
Alasan pemerintah ingin kembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD
Lebih murah dan tidak brutal menjadi alasan wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyatakan bahwa selain biaya mahal, pilkada dengan pemilihan langsung tidak menjamin hasil kepala daerah yang baik.
“Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik,” kata Tito.
Karena alasan itu, Tito sebagai representasi pemerintah menggaungkan wacana pilkada dipilih melalui DPRD. Dia mengatakan, pilkada lewat DPRD tidak dilarang, asalkan berlangsung secara demokratis. Konstitusi juga disebut tak melarang hal tersebut.
Sehingga menurut dia, patut untuk dilakukan kajian lebih dalam, apakah perlu pilkada dipilih secara tidak langsung. Meski menyebut pilkada secara langsung tak menjamin kepala daerah yang baik, Tito juga tidak memberikan jaminan pilkada dipilih DPRD akan lebih baik dari pilkada yang dipilih secara langsung.
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
