Perbedaan Pandangan Mengenai Bantuan dari Lembaga PBB untuk Aceh
Pemprov Aceh meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam menangani bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini memicu perdebatan antara anggota DPR RI, khususnya dari Komisi II. Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menilai langkah ini tidak perlu dipersoalkan karena dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun.
Menurut Dede, bantuan harus dilihat sebagai upaya pertolongan untuk mencegah korban lebih banyak. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal dalam menangani situasi tersebut. Selain itu, ia menyebut bahwa negara lain juga telah menawarkan bantuan.
Sementara itu, Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai langkah Pemprov Aceh tidak tepat. Menurut dia, urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa politik luar negeri adalah domain absolut pemerintah pusat.
Khozin menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya dilarang menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, tetapi harus dilakukan dalam kerangka dan persetujuan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa peran pemerintah daerah sebatas mengusulkan, sedangkan lembaga penentu adalah pemerintah pusat, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Aceh Mengajukan Permintaan Bantuan ke PBB
Mengenai permintaan bantuan PBB tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa secara khusus Pemerintah Aceh resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF.
Selain itu, saat ini tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Muhammad MTA menyatakan bahwa besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini.
Tanggapan dari PBB dan Lembaga Terkait
PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
Situasi Korban Jiwa dan Pengungsi
Senin (15/12/2025) sore, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang. Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar. Jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa.
Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin. Jumlah pengungsi per hari Minggu 14 Desember itu 624.670 jiwa, saat ini berkurang menjadi 608.940 jiwa. Ini proporsi jumlah terbesar masih di Provinsi Aceh, sebanyak 572.862 jiwa.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
