Pelayanan Darurat untuk Warga Terdampak Bencana
Polri telah mengambil langkah-langkah penting untuk mempermudah proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Langkah ini dilakukan khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, menyampaikan bahwa jajaran lalu lintas akan memberikan kemudahan pelayanan kepada warga yang terkena dampak bencana. Hal ini merupakan bentuk layanan darurat yang diberikan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.
“Kita mengirim anggota Polantas untuk bisa melakukan evaluasi tentang pelayanan darurat ya. Baik itu SIM, STNK, BPKB yang mungkin hilang, mungkin kena banjir, tentunya akan kita permudah dalam rangka nanti pengurusannya,” ujar Agus saat berbicara kepada wartawan di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Tim Polantas yang diturunkan akan turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang ingin mengurus surat kendaraan. Selain itu, Polri juga sedang membangun pos-pos pelayanan agar masyarakat lebih mudah dalam mengajukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut.
Agus menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melihat jaringan-jaringan yang mungkin perlu diperbaiki. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan dengan lancar meski dalam kondisi darurat.
Selain itu, kepolisian setempat juga telah menyiapkan pos-pos untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait surat-surat kendaraan yang hilang. Ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.
Peninjauan oleh Presiden dan Instruksi Kepolisian
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian, termasuk melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan, serta menyapa dan berdialog dengan masyarakat.
Setelah kegiatan tersebut, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya adalah untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam. Selain itu, Presiden juga meminta agar kebutuhan dasar warga seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) segera dipenuhi.
“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betul dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.
Data Korban Banjir dan Longsor
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui data jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa jumlah korban tewas bertambah lima orang, sehingga totalnya menjadi 995 orang dari sebelumnya 990 orang.
Sementara itu, korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan tercatat sebanyak 226 orang. Muhari menyatakan bahwa ada potensi jumlah korban tewas akan berkurang karena adanya upaya verifikasi ulang yang dilakukan beberapa kabupaten terkait jasad tersebut.
Dari verifikasi itu, ternyata ada jasad yang meninggal dunia sebelum bencana banjir terjadi. “Kami sudah menerima informasi dari tiga kabupaten bahwa ada jumlah jasad yang sebelumnya dihitung sebagai jasad yang ditemukan pasca bencana, ini ketika dikonfirmasi menurut catatan sipil by name by adress yang dilakukan kecamatan, ini merupakan nama yang sudah meninggal sebelum terjadinya bencana,” tuturnya.
Berikut data jumlah korban tewas berdasarkan provinsi:
– Aceh: 407 orang
– Sumut: 343 orang
– Sumbar: 240 orang
Jumlah pengungsi tidak mengalami penambahan yakni masih 884.889 orang. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Timur, yakni 238 ribu orang.
Tersangka Pembalakan Liar di Tapsel
Banjir dahsyat di kawasan Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, akhirnya berujung pada penetapan tersangka kasus pembalakan liar. Sejumlah korporasi telah dihentikan sementara operasionalnya karena dianggap memperparah banjir di Batangtoru.
Adanya pembalakan liar di hutan kawasan hulu mengakibatkan banjir mengerikan yang melenyapkan Desa Garoga dan merenggut puluhan nyawa. Kayu gelondongan pun sampai kini masih berserakan di Desa Garoga, bahkan sampai menutupi aliran sungai yang melintas di desa tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian telah mengantongi nama tersangka dalam kasus pembalakan liar imbas beredarnya kayu gelondongan saat banjir di Tapanuli Selatan, pekan lalu. Proses penyidikan di wilayah itu juga telah ditingkatkan setelah tim satgas khusus dibentuk.
“Kami bentuk Satgas di Tapanuli, kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan,” kata Kapolri, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Sigit menuturkan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga telah meninjau langsung lokasi terdampak sehari sebelumnya.
Lebih lanjut, Kapolri menyebutkan, aktivitas pembalakan liar menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko banjir di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh tim bekerja cepat dan hasil penanganan segera disampaikan kepada publik.
“Tim semua saya minta bekerja dan segera di-publish sehingga masyarakat bisa dapatkan informasi,” kata Sigit.
Selain Tapanuli Selatan, polisi juga tengah menangani dugaan perambahan hutan di Aceh Tamiang. Namun Kapolri menyebut detail temuan di wilayah itu masih menunggu laporan resmi dari tim.
“Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena Satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut,” ungkap dia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapsel ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam rangkaian peristiwa sebelum bencana terjadi.
“Yang jelas untuk di TKP Garoga dan Anggoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, dalam konferensi pers daring, Rabu (10/12/2025).
Ia mengungkapkan, penyelidik menemukan sejumlah bukaan lahan serta jenis kayu yang identik di dua lokasi berbeda, yakni Garoga dan Anggoli. Penemuan ini memperkuat dugaan adanya aktivitas ilegal yang berpotensi berkaitan dengan banjir.
“Kemudian apa yang disampaikan Kombes Fredya selaku penyelidik tadi menyebutkan telah menemukan beberapa bukaan, kemudian jenis-jenis kayu itu identik yang ditemukan di TKP Garoga dan Anggoli,” jelas Irhamni.
Irhamni menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana, baik perorangan maupun korporasi, sedang dicari. Penyidik kini fokus mengungkap pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Pertanggungjawaban pidana tentunya, akan kita cari siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, atau bersama dengan siapa peristiwa itu dilakukan. Di situ ditemukan dua buah ekskavator dan satu doser, tentunya ini kita buktikan perbuatannya apa, yang menyuruh siapa, yang mendapat keuntungan siapa, apakah perorangan atau korporasi,” ungkap dia.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
