Presiden Korea Selatan Minta Maaf ke Utara, Apa Tujuannya?

Presiden Korea Selatan Pertimbangkan Permintaan Maaf ke Korea Utara

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Korea Utara. Wacana ini muncul setelah adanya dugaan bahwa pemerintahan sebelumnya sengaja memicu ketegangan militer dengan Pyongyang. Lee, yang terpilih dalam pemilu darurat setelah pendahulunya, Yoon Suk Yeol, dicopot usai mendeklarasikan darurat militer secara sepihak, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki hubungan antar-Korea yang tegang sejak lama.

Pada November lalu, jaksa khusus mendakwa Yoon bersama dua pejabat pertahanan atas tuduhan memerintahkan penerbangan drone ke wilayah udara Korea Utara. Tindakan itu diduga bertujuan memprovokasi konflik militer. Media Korsel juga melaporkan bahwa pemerintahan Yoon menerbangkan balon propaganda berisi selebaran ke Korea Utara. Meski tuduhan tersebut belum terbukti di pengadilan, Presiden Lee mengaku menaruh perhatian serius.

“Saya rasa kita memang perlu menyampaikan permintaan maaf. Namun, saya belum bisa mengatakannya secara terbuka karena khawatir akan dicap sebagai pro-Korea Utara atau memicu konflik ideologis di dalam negeri,” kata Lee dalam pernyataannya.

Kritik dari Oposisi dan Reaksi dari Korea Utara

Pernyataan Presiden Lee menuai kritik dari Partai Kekuasan Rakyat (PPP), oposisi utama di parlemen. Mereka menilai komentar tersebut bisa memecah belah masyarakat dan merusak citra militer. Sementara itu, Korea Utara menuding pemerintahan Yoon bertanggung jawab atas tiga insiden penyebaran selebaran propaganda lewat drone di Pyongyang pada Oktober 2024. Namun, militer Korsel enggan mengonfirmasi klaim tersebut.

Sejak menjabat pada Juni 2025, Lee mengambil sejumlah langkah untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara. Ia mematikan pengeras suara perbatasan yang biasa digunakan untuk menyiarkan musik K-pop dan berita internasional, serta melarang aktivis menerbangkan balon propaganda. Meski begitu, upaya damai Lee belum mendapat respons dari Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan tidak tertarik membuka dialog dengan Seoul.

Wacana Tunda Latihan Militer dengan AS

Dalam upaya membangun kepercayaan, Lee membuka kemungkinan menangguhkan latihan militer rutin Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan tersebut selama ini dianggap Korea Utara sebagai bentuk simulasi invasi. “Kita harus menunjukkan niat baik jika ingin membuka kembali jalur dialog,” ujarnya, sebagaimana diberitakan oleh The Independent pada Kamis (4/12/2025).

Namun, Presiden Lee memicu kontroversi saat ditanya soal upaya pemulangan warga Korea Selatan yang ditahan di Korea Utara. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan para tahanan tersebut dan sempat bertanya kepada penasihat keamanan nasionalnya, “Benarkah ada warga negara kita yang ditahan?” Ia kemudian menjelaskan bahwa informasi terkait kasus itu sudah lama terjadi dan dirinya belum memperoleh detail yang cukup.

Kecaman dari Aktivis HAM

Diketahui, setidaknya enam warga Korea Selatan masih ditahan di Korea Utara. Tiga di antaranya adalah misionaris Kristen yang ditangkap pada 2013–2014 karena tuduhan melakukan misi rahasia penyebaran agama dan spionase. Mereka dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup. Tiga lainnya merupakan pembelot asal Korea Utara yang telah menetap di Korea Selatan. Informasi mengenai mereka sangat terbatas.

Kim Jeong-sam, saudara dari salah satu misionaris bernama Kim Jung Wook, menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Presiden Lee. “Hati saya sakit. Saya merasa Presiden tidak peduli pada para tahanan. Sampai hari ini, saya masih berdoa tiga kali sehari agar saudara saya kembali dengan selamat,” ujarnya. Hal serupa disampaikan Choi Jin-young, putra dari misionaris Choi Chun-kil yang juga masih ditahan. Ia mengaku bingung dan kecewa mendengar pernyataan Presiden.

Analis hukum dari organisasi Transitional Justice Working Group di Seoul, Ethan Hee-Seok Shin, menilai pernyataan Presiden Lee tidak dapat diterima. “Sebagai kepala negara, seharusnya beliau mengetahui masalah ini dan memiliki strategi untuk menyelesaikannya, meskipun tidak mudah,” katanya.

Perkembangan Terkini

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memulangkan warganya yang ditahan melalui jalur diplomasi. Isu ini sempat dibahas dalam perundingan tingkat tinggi Korea Selatan-Korea Utara pada 2018, saat hubungan kedua negara sempat mencair. Namun, sejak 2019 seluruh proses dialog antara Seoul dan Pyongyang kembali terhenti karena meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Korea Utara.

Sementara itu, mantan Presiden Yoon saat ini ditahan dan tengah menjalani persidangan atas tuduhan pemberontakan dan pelanggaran hukum lainnya setelah percobaan kudeta singkat. Dalam pernyataan terbaru, Yoon membela keputusannya mendeklarasikan darurat militer. Ia menuding kelompok liberal mencoba melumpuhkan pemerintahan dan mengganggu tatanan konstitusi.