Penangkapan 12 Pejabat Pemkab Tulungagung oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa 12 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ke Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Rombongan tersebut diberangkatkan dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.33 WIB menggunakan bus Harapan Jaya dengan pengawalan aparat kepolisian. Sebelumnya, belasan pejabat Pemkab Tulungagung telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama sekitar 12 jam sejak Jumat (10/4/2026) petang.
Dari informasi yang diperoleh, pejabat yang dibawa ke Surabaya mencakup beberapa kepala bagian, kepala organisasi perangkat daerah, ajudan bupati, serta seorang anggota DPRD Tulungagung. Sementara itu, beberapa pejabat lain yang juga diperiksa tidak ikut dibawa ke Surabaya dan telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan awal.
OTT terhadap Bupati Tulungagung dilakukan oleh KPK pada Jumat (10/4/2026), yang diikuti oleh pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Selain pemeriksaan, penyidik KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Berikut adalah nama-nama pejabat yang dibawa oleh KPK ke Surabaya:
- Kabag Kesra, Makrus Manan
- Kabag Pemerintahan, Arif Efendi
- Kabag Umum, Yulius Rama Isworo
- Kabag Prokopim, Aris Wahyudiono
- Kepala Satpol PP Tulungagung, Hartono
- Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto
- Kepala BPKAD Tulungagung, Dwi Hari
- Kepala Bakesbangpol Tulungagung Agus Prijanto
- Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Erwin
- Anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko (adik kandung Gatut Sunu)
- Ajudan Bupati Tulungagung, Dwi Yoga Ambal.
- Staf Pemerintahan, Oki.
OTT KPK di Wilayah Tulungagung
KPK melakukan OTT ke-10 pada 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dikonfirmasi KPK ditangkap dalam OTT tersebut. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan, “Benar,” saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Riwayat OTT KPK Tahun 2026
Sebelum OTT di Tulungagung, KPK telah melakukan beberapa operasi tangkap tangan di berbagai daerah sepanjang tahun 2026. Berikut adalah rangkuman OTT yang dilakukan KPK pada 2026:
- OTT pertama: Dilakukan pada 9-10 Januari 2026, menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
- OTT kedua: Pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun Maidi terkait dugaan korupsi pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR.
- OTT ketiga: Pada 19 Januari 2026, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
- OTT keempat: Dilakukan pada 4 Februari 2026, di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
- OTT kelima: Pada 4 Februari 2026, KPK menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal terkait importasi barang KW atau tiruan.
- OTT keenam: Pada 5 Februari 2026, KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan.
- OTT ketujuh: Diungkap pada 3 Maret 2026, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing.
- OTT kedelapan: Pada 10 Maret 2026, KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dugaan suap proyek.
- OTT kesembilan: Dilakukan pada 13 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.
Operasi-operasi ini menunjukkan bahwa KPK semakin giat melakukan tindakan anti-korupsi di berbagai daerah sepanjang tahun 2026.
