–
Perang melawan jaringan penipuan daring di Asia kini berkembang menjadi isu global, yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga organisasi internasional. Kasus-kasus terbaru menunjukkan bagaimana sindikat scam lintas negara tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memicu pelanggaran HAM serius.
Asia Tenggara muncul sebagai pusat operasi scam digital berskala besar yang menargetkan korban di negara-negara Barat. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait isu ini:
Korea Selatan Mulai Bertindak Tegas
Pengadilan di Seoul pekan lalu memulai sidang terhadap 46 warga Korea Selatan, sebagian besar pria berusia 20-an, yang didakwa terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja. Sejak pertengahan Oktober, pemerintah Korea Selatan telah memulangkan 107 warganya dari Kamboja, di mana otoritas memperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea bekerja di kompleks scam, baik secara “sukarela maupun tidak sukarela.”
Upaya repatriasi ini dipicu kemarahan publik atas kematian seorang mahasiswa Korea Selatan berusia 22 tahun. Ia dilaporkan dibujuk ke Kamboja lalu dipaksa bekerja di pusat scam. Jasadnya ditemukan dengan luka-luka yang konsisten dengan penyiksaan. Hasil autopsi menunjukkan, ia “meninggal akibat penyiksaan berat, dengan banyak memar dan luka di sekujur tubuhnya,” menurut pernyataan pengadilan Kamboja.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan, “Tanggung jawab terbesar pemerintah adalah melindungi nyawa dan keselamatan rakyat kami.” Ia menambahkan, “Kami harus melindungi para korban dan dengan cepat memulangkan mereka yang terlibat dalam insiden ini kembali ke Korea.”
Korea Selatan juga bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura dalam menjatuhkan sanksi terhadap Prince Holding Group di Kamboja, jaringan multinasional yang pendirinya dituduh menjalankan penipuan skala besar di Asia Tenggara—tuduhan yang dibantah perusahaan tersebut.
Asia Tenggara Jadi Pusat Industri Scam
Asia Tenggara telah menjadi pusat utama operasi scam digital. PBB memperkirakan pada 2023 lebih dari 200.000 orang diperdagangkan ke negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Mereka kemudian dipaksa bekerja di pusat scam raksasa yang menjadi bagian dari industri penipuan siber bernilai miliaran dolar.
Operasi ini banyak berlokasi di wilayah konflik terpencil, terutama di sepanjang perbatasan Thailand dengan Kamboja dan Myanmar. Bentrokan terbaru antara pasukan Thailand dan Kamboja bahkan mencakup serangan ke lokasi yang dicurigai sebagai kompleks scam.
Di Myanmar, pusat-pusat scam dilaporkan berkembang pesat dan membiayai kedua pihak dalam perang saudara yang sedang berlangsung. Para pekerja pusat scam umumnya warga negara Asia dan sering kali merupakan korban perdagangan manusia. Sementara itu, target utama penipuan adalah masyarakat di negara-negara Barat berbahasa Inggris.
Amerika Serikat Jadi Target Utama
Biro Investigasi Federal (FBI) memperkirakan industri scam di Asia Tenggara merugikan warga AS sebesar 9 hingga 10 miliar dollar AS per tahun. Laporan GASA menyebutkan, dalam 12 bulan hingga Oktober 2025, total 64,8 miliar dollar AS dicuri dari warga Amerika, dengan rata-rata kerugian 1.087 dollar AS per korban. Rata-rata warga AS kini menghadapi upaya penipuan setiap hari.
Sebagai respons, otoritas AS membentuk Scam Center Strike Force pada November, satuan tugas lintas lembaga untuk menyelidiki, membongkar, dan menuntut pusat-pusat scam serta pihak yang membiayainya.
Peran China
Banyak pusat scam besar di Asia Tenggara disebut dijalankan oleh jaringan kriminal asal China. Pemerintah China telah menutup sejumlah pusat scam di Kamboja dan Myanmar—namun hanya yang menargetkan warga China. Laporan ke Kongres AS pada Juli menemukan sedikit bukti keterkaitan langsung antara jaringan kriminal ini dengan pemerintah China atau Partai Komunis China, meski aktivitas mereka memperparah konflik regional melalui korupsi dan kejahatan.
Meski sanksi dan penyelidikan meningkat, negara-negara seperti Korea Selatan dan bahkan AS cenderung enggan mengkritik langsung pemerintah China atau Kamboja. Mereka lebih memilih menargetkan jaringan kriminalnya.
