Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur
Kerusakan jalan, proyek infrastruktur yang cepat rusak atau dikerjakan asal jadi, krisis air bersih, serta kondisi gedung sekolah yang tidak layak bukanlah fenomena baru di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kurun 2024–2026, keluhan warga terkait persoalan-persoalan tersebut terus berulang dan terdokumentasi dalam berbagai laporan media.
Pada Januari 2024, misalnya, warga Manggarai Timur bahkan mengadu ke kejaksaan terkait proyek jalan yang diduga dikerjakan “asal jadi” dan dinilai merusak perkebunan rakyat. Setahun kemudian, kondisi jalan rusak parah masih dikeluhkan warga karena berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas ekonomi. Tekanan publik pun berlanjut hingga akhir 2025, ketika warga dan akademisi secara terbuka mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar memprioritaskan perbaikan jalan strategis di Manggarai Timur dalam APBD 2026.
Rangkaian laporan ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Manggarai Timur bersifat kronis dan berulang, bukan insiden sesaat. Dalam diskursus publik, masalah-masalah ini hampir selalu dijelaskan dengan bahasa yang sama: keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, cuaca ekstrem, atau kapasitas teknis pelaksana proyek. Penjelasan-penjelasan tersebut memang relevan. Namun, ada kecenderungan yang jarang disadari, yakni melihat pembangunan semata-mata sebagai urusan material—beton, aspal, dana, dan alat berat—seolah-olah keberhasilan atau kegagalannya hanya ditentukan oleh faktor-faktor teknis.
Padahal, pembangunan juga ditentukan oleh unsur-unsur nonmaterial yang jauh lebih subtil, tetapi sering kali lebih menentukan: cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan, relasi antara warga dan pemimpin, serta budaya yang membentuk keberanian (atau ketakutan) untuk bersuara. Tanpa memperhitungkan dimensi nonmaterial ini, analisis pembangunan berisiko hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.
Di sinilah muncul satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius: mengapa krisis infrastruktur yang nyata dan dialami langsung oleh masyarakat Manggarai Timur ini hampir tidak pernah berkembang menjadi tekanan publik yang kuat dan berkelanjutan terhadap pemerintah daerah? Mengapa persoalan yang begitu konkret—jalan rusak, air tidak mengalir, sekolah tak layak—tidak bertransformasi menjadi tuntutan kolektif yang konsisten?
Dalam konteks Manggarai, kritik mudah dipersonalisasi: kritik atas kebijakan atau proyek sering terbaca sebagai kritik atas “orangnya”. Sejumlah kajian tentang budaya Manggarai bahkan mencatat bahwa kritik kebudayaan kerap dimaknai sebagai kritik terhadap manusianya, sehingga ruang kritik cepat berubah menjadi urusan adab dan kesopanan.
Kepok dan Budaya Kepatuhan Simbolik
Fenomena personalisasi kritik ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada struktur kultural yang lebih dalam, yakni budaya kepatuhan simbolik—yang dalam konteks Manggarai dikenal sebagai kepok. Kepok membentuk cara masyarakat memahami hormat, kepatuhan, dan relasi dengan otoritas. Melalui kerangka ini, kritik tidak diposisikan sebagai hak warga negara atau instrumen akuntabilitas publik, melainkan sebagai pelanggaran etika relasional.
Akibatnya, batas antara menghormati pemimpin dan membatasi kritik menjadi kabur. Dalam kondisi seperti ini, hidup-matinya akuntabilitas publik tidak ditentukan oleh aturan formal semata, tetapi oleh sejauh mana kepatuhan simbolik membatasi keberanian warga untuk menuntut pertanggungjawaban.
Proyek Asal Jadi dan Kontrol Sosial yang Lemah
Dalam situasi ideal, proyek infrastruktur yang bermutu rendah akan segera memicu reaksi publik: kritik terbuka, evaluasi kebijakan, dan koreksi institusional. Kritik berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini yang menekan pengambil kebijakan agar memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Namun, pengalaman Manggarai Timur menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak bekerja secara efektif.
Kritik terhadap proyek bermasalah memang muncul, tetapi sering kali terlambat, terfragmentasi, dan cepat menghilang dari ruang publik. Lemahnya kontrol sosial ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural. Kritik tidak berkembang menjadi tekanan kolektif karena ia membawa biaya sosial: risiko dianggap tidak sopan, tidak tahu adat, atau “melawan” otoritas.
Krisis Air Bersih dan Sekolah Rusak: Masalah yang Dinormalisasi
Persoalan infrastruktur di Manggarai Timur tidak berhenti pada jalan. Di sejumlah desa, krisis air bersih masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memengaruhi kesehatan, waktu kerja, dan kualitas hidup warga. Di sisi lain, kondisi gedung sekolah yang tidak layak—rusak, minim fasilitas, atau tidak aman—menunjukkan bahwa stagnasi pembangunan menyentuh langsung hak-hak dasar masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan.
Yang problematis bukan hanya keberadaan masalah-masalah ini, tetapi cara ia diterima dan dipahami secara sosial. Krisis air bersih dan sekolah rusak sering diperlakukan sebagai kenyataan yang “sudah biasa”, dijelaskan dengan narasi “daerah terpencil”, “anggaran terbatas”, atau “memang dari dulu begitu”.
Budaya Feodal dalam Demokrasi Lokal
Kasus Manggarai Timur memperlihatkan sebuah paradoks yang kerap luput dari perhatian: demokrasi prosedural dapat berjalan berdampingan dengan feodalisme kultural. Pemilu dilaksanakan, jabatan publik berganti, proyek pembangunan dijalankan, tetapi relasi kuasa di tingkat lokal tetap diwarnai oleh pola lama yang menempatkan pemimpin sebagai figur yang harus dihormati secara simbolik, bukan diawasi secara kritis.
Pembangunan Tidak Akan Bergerak Tanpa Akuntabilitas
Krisis infrastruktur di Manggarai Timur menunjukkan satu hal yang kerap diabaikan dalam perdebatan pembangunan daerah: pembangunan tidak bergerak hanya karena proyek dan anggaran tersedia. Ia bergerak—atau macet—terutama ditentukan oleh hidup-matinya akuntabilitas publik. Ketika kontrol sosial lemah, kegagalan tidak pernah benar-benar dipertanggungjawabkan, dan proyek bermutu rendah tidak menimbulkan konsekuensi politik yang berarti. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan bukan dikoreksi, melainkan dinormalisasi.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
