Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalimantan Utara Masih Tinggi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mencatat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara masih tinggi. Dalam periode 1 Januari 2025 hingga 29 Desember 2025, tercatat sebanyak 222 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 135 atau sekitar 60 persen adalah kasus kekerasan terhadap anak (perempuan dan laki-laki), sementara 185 kasus atau 82,2 persen adalah kekerasan terhadap perempuan (dewasa dan anak-anak).
Data ini berasal dari pencatatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Dari data yang dipaparkan, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan variasi di berbagai kabupaten. Misalnya, di Malinau tercatat 17 kasus, Bulungan 42 kasus, Nunukan 24 kasus, dan Tarakan 130 kasus. Sementara itu, Kabupaten KTT mencatat 12 kasus.
Tarakan sebagai Contoh Proaktif dalam Penanganan Kekerasan
Meskipun Tarakan memiliki jumlah kasus tertinggi, hal ini tidak berarti bahwa situasi di sana tidak baik. Justru, Tarakan dinilai sangat proaktif dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka melakukan langkah-langkah preventif dan aktif dalam menjemput bola untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan kasus yang muncul.
Namun, Arifah Fauzi, Menteri PPPA RI, menyatakan bahwa data yang dilaporkan masih merupakan bagian kecil dari fenomena “Gunung Es”. Artinya, angka yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya karena banyak masyarakat yang belum berani melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan.
Tantangan dalam Pelaporan dan Kesadaran Masyarakat
Beberapa daerah seperti Kabupaten Tana Tidung hanya mencatat 12 kasus, namun hal ini tidak berarti jumlah kekerasan di sana rendah. Bisa jadi, masyarakat belum sadar akan pentingnya pelaporan atau kurang mengetahui cara melaporkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
Upaya Pemerintah dalam Penguatan Gender dan Hak Anak
Dalam konteks penguatan gender dan pemenuhan hak anak, Kementerian PPPA RI terus mendorong integrasi perspektif gender dalam berbagai instrumen pembangunan. Salah satu program yang ditekankan adalah penghargaan Parahita Ekapraya dan Penganugerahan Kota Layak Anak (KLA).
Berdasarkan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) Tahun 2024, Kalimantan Utara berada di posisi 88,77 persen, yang masih di bawah angka nasional sebesar 91,85 persen. Meski begitu, provinsi ini memiliki capaian yang lebih baik dalam kesetaraan gender dibandingkan rata-rata nasional dengan skor 0,418.
Kota Tarakan menjadi wilayah dengan capaian terbaik dalam kesetaraan gender, disusul oleh Nunukan. Sementara itu, ketimpangan gender tertinggi masih terjadi di Kabupaten Bulungan dengan skor 0,496.
Capaian dalam Perlindungan Anak
Dalam hal perlindungan anak, Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 mencatat capaian sebesar 71,26 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 71,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak sudah mulai menunjukkan hasil.
Kolaborasi antara Pusat dan Daerah
Menurut Arifah Fauzi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan Program Asta Citaa. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat, setiap pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan indikator keberhasilan pembangunan.
Faktor Penyebab Kekerasan yang Masih Menjadi Perhatian
Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara antara lain adalah ekonomi, pola asuh keluarga, pengaruh media sosial, lingkungan, dan pernikahan usia dini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan dalam keluarga dan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah.
