Beritagowa.com JAKARTA – Peneliti Pusat Investigasi Sektor Hukum Badan Studi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan membantu upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) . Janji yang tersebut ditunjukkan Kejagung harus terus didukung oleh sebab itu mampu menekan serta menjaga dari praktik korupsi yang digunakan semakin merajalela.
Pengamat Hukum Universitas Nasional (Unas) ini mengaku sempat khawatir dengan isu pada pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mempreteli kejaksaan pada pemberantasan korupsi.
“Harusnya fungsi penyidikan diperkuat khususnya kejaksaan yang dimaksud telah setel juga permanen,” ujar Ismail di area Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Dia berharap dengan bukan dipretelinya kewenangan penyidikan harus dijawab dengan kinerja yang dimaksud semakin moncer. Kejaksaan harus transparan di proses penegakan hukum juga jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
“Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih kemudian tak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang dimaksud lain,” katanya.
Menurut dia, Kejaksaan harus steril. Sebab, rakyat akan marah ketika ada perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau entrepreneur besar diistimewakan. Misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, lantaran adanya kepentingan kebijakan pemerintah atau kekuasaan yang melindungi.
Dia minta Kejaksaan terus menunjukkan sebagai lembaga garda terdepan pada konflik melawan korupsi dengan tiada membedakan siapa pun yang mana terlibat. Dengan kewenangan kejaksaan pada pemberantasan korupsi masih melekat.
“Jangan ada upaya mengebiri kewenangan Jaksa, lalu harus ada penguatan integritas serta komitmen yang tersebut tinggi Kejaksaan,” ucapnya.
Kejaksaan harus terus menggelorakan konflik melawan korupsi. Jangan kendur, apalagi lengah lantaran koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah kemudian memukul balik. “Kita bukan mau koruptor yang mana jadi pemenangnya, seseorang jaksa harus punya integritas tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa tahun terakhir rapor hijau Kejaksaan Agung di penanganan perkara korupsi menjadi penanda peran penting yang tersebut dimainkan Korps Adhyaksa di pemberantasan korupsi. Sejumlah perkara besar yang mana melibatkan pejabat negara hingga pelaku bisnis dengan taksiran kerugian negara banyak triliun rupiah disikat kemudian dibuktikan ke meja hijau.
Berdasar survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) medio 20-28 Januari 2025, Kejagung menjadi lembaga yang digunakan paling dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi. Sejumlah persoalan hukum besar seperti perkara PT Asuransi Jiwasraya, tindakan hukum PT Timah, dan juga dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dapat apresiasi dari masyarakat.
