Beritagowa.com JAKARTA – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding, menghadapi putusan sanksi pemberhentian tak dengan tidak ada hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Putusan PTDH terhadap Fajar diputus pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menunjukkan bahwa mantan Kapolres Ngada itu terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di tempat bawah umur, juga perzinahan dengan orang dewasa berusia 20 tahun.
“Dalam sanksi administratif diputuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, dengan putusan yang disebutkan kami perlu ungkapkan informasi bahwasannya melawan putusan yang disebutkan pelanggar menyatakan banding, yang tersebut menjadi bagian daripada hak milik pelanggar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Gedung TNCC Mabes Polri, Ibukota Selatan, Awal Minggu (17/3/2025).
Dalam sidang yang digunakan dijalankan tertutup sejak pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat itu, beberapa fakta terungkap. Di antaranya, Fajar melakukan pelecehan terhadap para korban secara sadar, dan juga lokasinya pun tidaklah cuma satu.
“Sementara jumlah total hotelnya yang dimaksud dikenal satu, itu tambahan dari satu,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam yang dimaksud juga mengawasi sidang etik secara langsung.
Bahkan, kata Anam, sidang etik turut mendalami keuntungan yang dimaksud diperoleh, dari perdagangan video asusila anak di area bawah umur, hingga kapan video yang disebutkan diunggah ke situs pornografi.
“Tadi juga dicek persoalan upload video kapan tanggalnya, berapa jumlahnya, terus apakah dapat keuntungan atau tidaklah dapat keuntungan,” ujarnya.
