Beritagowa.com JAKARTA – Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan , TNI, dan juga Polri memicu polemik dalam masyarakat. Sebab revisi yang disebutkan memberikan kewenangan berlebihan sehingga sanggup mengakibatkan ketidakpastian hokum.
Hal itu terungkap di diskusi “Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum serta Urgensi Pengawasan Publik pada Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, revisi UU Kejaksaan mengancam penegakan hukum serta rawan disalahgunakan lantaran fungsi intelijen yang digunakan punya kewenangan penyelidikan.
“RUU Kejaksaan mengacaukan kita semua. Publik sipil ke depan harus kuat mengkritisi berbagai permasalahan termasuk RUU Kejaksaan, RUU Polri, lalu RUU TNI. Ketiga RUU itu yang tersebut memberi kewenangan berlebihan akan mengakibatkan ketidakpastian hokum,” ujarnya.
Senada, Koordinator Media Massa BEM SI Kerakyatan Annas Robbani menilai, RUU TNI, RUU Polri, lalu RUU Kejaksaan bermasalah. “Kami menilai ada lembaga yang digunakan kurang disorot oleh rakyat namun miliki kewenangan yang digunakan luas yakni kejaksaan,” katanya.
“Sehingga demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap, kami menghadirkan RUU Kejaksaan, RUU Polri juga RUU TNI kami tolak, akibat berbahaya bagi hidup demokrasi kemudian HAM,” katanya.
Annas menyampaikan kelemahan penegakan hukum begitu terasa namun kewenangannya diperluas. Lembaga Kejaksaan misalnya, dapat melakukan penyadapan kemudian fungsi intelijen hingga hak imunitas. Begitu pula dengan RUU Polri.
“Polisi diberi kewenangan untuk memblok konten-konten di dalam media sosial, tindakan yang dimaksud berbahaya. Dengan begitu Hak Asasi Individu kita terancam,” katanya.
