Beritagowa.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa bukan profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa pada menangani perkara dugaan korupsi serta melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih kemudian reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada di dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih dalam semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih dalam Kejagung dipicu oknum jaksa yang digunakan diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di area Pengadilan Tipikor DKI Jakarta Pusat, Mulai Pekan (10/2/2025), JPU semata-mata menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang digunakan memicu kejanggalan pada penanganan tindakan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan sebab dinilai sangat dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak akibat akan memperburuk penyidikan yang mana selama ini kewenangannya ada di dalam Polri.
