Beritagowa.com JAKARTA – Komisi Yudisial ( KY ) mengungkap besaran anggaran yang tersebut dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung ( MA ). Hal ini dikatakan Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata pada waktu menanggapi pertanyaan awak media ketika dikonfirmasi besaran anggaran lembaganya menjalankan proses seleksi tersebut.
Diketahui, imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk bukan melaksanakan seleksi 16 calon Hakim Agung lalu 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang digunakan diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran yang disebutkan tentu sangat bergantung dari jumlah total permintaan yang dimaksud disampaikan untuk KY.
“Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung kemudian calon Ad Hoc. Kalau memang benar standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi lantaran total ini juga akan mempengaruhi besarannya,” kata Mukti pada konferensi pers KY yang tersebut dijalankan secara daring, Hari Jumat (7/2/2025).
Kendati demikian, ia mengaku tidak ada mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada sejumlah hal yang digunakan mempengaruhi anggaran yang tersebut cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
“Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk sebab pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang mana lebih,” ujarnya.
KY Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji Pegawai
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata memverifikasi tidak ada ada pemotongan pendapatan pegawai meskipun lembaganya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia menyebut, efisiensi anggaran KY sebesar 54 persen dari total pagu anggaran 2025.
“Khusus untuk gaji, kita coba tiada akan, belum mengupayakan adanya pemotongan gaji. Jadi kita lakukan efisiensi dalam poin-poin anggaran yang dimaksud lain,” kata Mukti.
Efisiensi anggaran itu, kata dia, akan dijalankan beberapa hal yang mana berkaitan dengan kelembagaan KY baik pada pusat, maupun kantor perwakilan KY dalam daerah. Namun, ia belum membeberkan terkait peruntukan apa cuma yang tersebut akan diefisiensikan.
“Jadi di area internal gedung perkantoran maupun apa, kita akan sesuaikan semuanya, kita lakukan efisiensi di area kantor KY Pusat maupun daerah. Dan kita sedang kaji terus mengenai prioritas pemakaian anggaran yang dimaksud diefisiensikan tadi,” pungkasnya.
