Beritagowa.com JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Sektor Bisnis Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya akan mengawasi tarif eceran tertinggi ( HET ) gas tabung 3 kilogram (kg) . Pengawasan itu dilaksanakan usai Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pengecer sanggup jual gas melon subsidi 3 kg.
Helfi mengingatkan, akan ada sanksi bila penjual menjajakan gas melon di tempat menghadapi HET. “Ya kita tetap memperlihatkan melakukan pengawasan, kalau ada yang dimaksud melakukan penyimpangan atau pelarangan aturan yang tersebut sudah pernah ditentukan pemerintah, tentu ada sanksi,” kata Helfi pada waktu ditemui dalam Gedung Bareskrim, DKI Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).
Bareskrim akan datang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak serta Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk memberi sanksi berbentuk pencabutan izin. “Yang utama ya kita melalui kementerian yang tersebut terkait ya, Dirjen Migas mungkin saja akan melakukan pencabutan izinnya,” ujar Helfi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk Kementerian Tenaga juga Informan Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer di transaksi jual beli LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelahnya adanya keluhan penduduk yang digunakan sulit mendapatkan gas melon tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan LPG belakangan ini. Dia mengaku telah terjadi mengomunikasikan dengan Presiden Prabowo tentang hal yang disebutkan pada Hari Senin (3/2/2025) malam.
“Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah dilakukan menginstruksikan untuk ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tersebut ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
