Beritagowa.com JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan konfirmasi proses hukum terhadap pengusut dugaan korupsi dalam Lembaga Pendanaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) tidaklah akan berbenturan dengan Polri . Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) saat ini juga berada dalam mengusut dugaan tindakan hukum korupsi di tempat lembaga itu.
“Untuk debiturnya bukan berbenturan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika ketika dikonfirmasi, Akhir Pekan (2/2/2025).
Tessa menegaskan, tak ada komunikasi khusus antara KPK lalu Polri terkait pengusutan persoalan hukum korupsi ini. Tessa mengatakan tindakan hukum yang digunakan ditangani Polri tak akan dilimpahkan ke KPK.
“Tidak ada. Karena bukan identik debiturnya,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kortastipikor Polri mengusut dugaan aksi pidana korupsi yang tersebut terjadi di dalam Lembaga Modal Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012-2016. Kakortastipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengumumkan pengusutan dugaan korupsi ini berawal dari adanya penyimpangan pada proses pembiayaan. Cahyono menyampaikan ada dana disalurkan yang mana bukan sesuai dengan peruntukannya.
Sementara KPK sudah menetapkan tujuh orang jadi terdakwa pada persoalan hukum dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Modal Ekspor Indonesia (LPEI). Posisi ke-7 orang itu juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Lembaga Antirasuah juga menyebutkan kerugian negara dari tindakan hukum yang disebutkan mencapau Rp1 triliun.
“Taksiran Kerugian Negara sekitar (Rp)1 triliun,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).
