Beritagowa.com JAKARTA – Sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ketika ini masih dikait-kaitkan dengan polemik pagar laut di area Wilayah Tangerang. Sejumlah tuduhan pun dialamatkan untuk Jokowi.
Mulai dari berjualan laut, proyek pribadi Jokowi berkedok Proyek Vital Nasional (PSN) hingga tuduhan balas budi Jokowi terhadap pengusaha.
Sebab, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan Proyek Penting Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 yang tersebut direstui oleh Jokowi.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menilai tuduhan terhadap Jokowi sangat tiada tepat. Atas dasar beberapa alasan, Haidar meyakini pagar laut di dalam Tangerang tak ada hubungannya dengan Jokowi.
“Pertama, pagar laut tidak ada cuma ditemukan di dalam kawasan PSN Tangerang. Namun juga di dalam area lain yang kawasannya bukan masuk pada PSN seperti pagar laut dalam Bekasi kemudian Surabaya. Yang disetujui Jokowi bukanlah pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland ” katanya, Rabu (22/1/2025).
Haidar menjelaskan, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.
Menurut Haidar, jikalau tiada ada permasalahan dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan pada administrasi dan juga operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun tempat atau swasta jikalau terlibat. “Yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden cuma menyetujui atau menolak,” ucapnya.
Haidar mengungkap, PSN Tropical Coastland PIK 2 tidak melawan inisiatif pemerintah melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan. Pengusul diminta mempresentasikan proyek yang disebutkan untuk di-review lalu dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi material rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Keutamaan (KPPIP) sebelum diajukan lebih banyak lanjut terhadap Presiden.
“Ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi,” ucapnya.
Pasalnya, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut pada Tangerang. Padahal aturannya tiada boleh ada sertifikat untuk dasar laut.
“Bisa jadi KJSB bekerja sesuai dengan permintaan kliennya. SHGB atau SHM menghadapi nama siapa lalu perusahaan apa kan telah jelas. Jadi siapa yang digunakan diuntungkan saya rasa warga telah tahu,” ucapnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
