Beritagowa.com JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 62/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan ambang batas calon kontestan Pilpres atau presidential threshold . Salah satu pertimbangan putusan itu, MK menemukan fakta dominasi partai urusan politik (parpol) tertentu di mengusung pasangan capres-cawapres.
Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, persyaratan juga substansi pengaturan pengusungan paslon tidaklah boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang digunakan sudah ada diatur pada UUD 1945. Hal itu sebagaimana tercantum di Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang digunakan mengatur pasangan capres-cawapres diusung parpol atau koalisi.
“Artinya, sepanjang partai urusan politik telah dinyatakan sebagai partisipan pemilihan umum pada periode yang tersebut bersangkutan atau pada waktu penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung, partai kebijakan pemerintah dimaksud memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan juga duta presiden,” ujar Saldi, Kamis (2/1/2025).
Dia menuturkan pengusungan capres-cawapres merupakan hak parpol kontestan pemilu. Pasalnya, hak yang dimaksud menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
“Terlebih secara faktual, setelahnya 5 kali penyelenggaraan pilpres presiden dan juga perwakilan presiden secara secara langsung sejak tahun 2004 sudah ada cukup bagi Mahkamah untuk masih menyatakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan juga duta presiden (presidential threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang,” ungkap Saldi.
Apalagi MK telah dilakukan menemukan fakta adanya dominasi parpol tertentu untuk mengusung paslon capres lalu cawapres pada beberapa pilpres terakhir.
“Terlebih, terdapat pula fakta lain yang digunakan bukan kalah pentingnya. Dalam beberapa pemilihan umum presiden dan juga perwakilan presiden terdapat dominasi partai kebijakan pemerintah partisipan pilpres tertentu pada pengusulan pasangan calon presiden kemudian duta presiden yang digunakan berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang tersebut memadai paslon presiden juga duta presiden,” ujarnya.
“Karena itu, setelahnya mencermati secara saksama dinamika kemudian permintaan penyelenggaraan negara, ketika ini merupakan waktu yang dimaksud tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari establishment sebelumnya,” tambah Saldi.
