Beritagowa.com JAKARTA – Batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) periode 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diundur. Batas akhir yang tersebut semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, telah terjadi diundur menjadi 11 April 2025.
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil pasca mempertimbangkan berbagai faktor yang mana berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk mempertimbangkan periode libur serta cuti bersatu di rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
“Periode libur ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi pengurus negara,” ujarnya, Mingguan (30/3/2025).
Dengan pengunduran batas akhir ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan kesempatan juga waktu yang mana cukup untuk seluruh pelaksana negara untuk menyelesaikan proses pelaporan harta kekayaan periode 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KPK berharap perpanjangan waktu pelaporan LHKPN ini juga memacu para pelopor negara di melaporkannya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu pelaporan maupun patuh pada kelengkapan dan juga kebenaran isiannya.
KPK juga mengimbau setiap pimpinan maupun satuan pengawas internal pada masing-masing institusi, baik di dalam kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD, agar mengambil bagian melakukan pengawasan juga memantau kepatuhan para pengurus negara dalam instansinya pada pelaporan LHKPN ini.
“LHKPN menjadi bagian penting sebagai bentuk transparansi melawan pelaporan harta kekayaan manusia penyelengara negara, yang tersebut merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang digunakan efektif,” pungkasnya.
