Beritagowa.com JAKARTA – Kasus dugaan korupsi dengan dituduh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakibatkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya sekali membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.
Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemah tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang mana dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan belaka pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.
“Nanti beliau (jaksa) nggak bisa jadi membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang digunakan beliau ungkapkan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun,” katanya, Selasa (11/3/2025).
Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang mana seharusnya bertanggung jawab.
“Jika kerugian terjadi di area luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat terlibat pada waktu itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong),” ujarnya.
Jamin ragu pada masa jabatan Tom Lembong yang digunakan singkat ia menimbulkan kebijakan yang dimaksud bermuara pada kerugian negara.
“Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang mana ia lakukan, yang mana terkait dengan kerugian negara yang tersebut diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada,” ucapnya.
Oleh dikarenakan itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jikalau penegak hukum ingin bekerja lebih tinggi serius, penyidikan tindakan hukum ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil banyak menteri perdagangan pasca Tom Lembong.
“Orang yang digunakan menjabat pada ketika itu yang mana seharusnya bertanggung jawab, dan juga beliau harus dihadirkan, paling tidak ada sebagai saksi serta menerangkan,” ujarnya.
