Beritagowa.com JAKARTA – Asas Dominus Litis pada Revisi KUHAP berada dalam menjadi sorotan sebab secara mendasar mengubah sistem penegakan hukum yang tersebut berlaku pada Indonesia. Hal itu juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan implementasi fungsi kepolisian .
Analis intelijen, pertahanan, lalu keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, ketika ini sistem penegakan hukum di tempat Indonesia menganut asas diferensiasi fungsional. Di mana para aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing lalu berposisi setara.
Penyidikan dan juga penyelidikan ada di tempat kepolisian, penuntut umum dalam kejaksaan , juga persidangan ada pengadilan. “Semua lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing secara setara, tidaklah ada yang dimaksud lebih tinggi tinggi,” kata Simon, panggilan akrabnya, Kamis (6/3/2025).
Simon berpendapat asas dominus litis pada RKUHAP memberikan kewenangan terhadap kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana bisa jadi ke pengadilan atau tidak. Kewenangan penuh Kejaksaan pada menentukan kelanjutan suatu perkara ini berpotensi merusak sistem penegakan hukum yang sudah ada ada.
Dalam analisis Simon, asas dominus litis yang tersebut memberikan kewenangan penuh untuk kejaksaan di menentukan kelanjutan suatu perkara berpotensi merusak sistem penegakan hukum selama ini. “Kita sudah ada melaksanakan sistem yang digunakan menganut asas diferensiasi fungsional sejak KUHAP pertama kali disahkan pada 1981, artinya sudah ada 44 tahun kita menganut sistem ini sehingga mengakar pada sistem tata hukum kita,” jelasnya.
Dalam implementasi kebijakan, memanglah ada sesuatu kelemahan kemudian kendala ketika dilaksanakan di area lapangan. Namun bukanlah berarti hal demikian mengubah sistem secara mendasar sehingga mengganggu pelaksanaan penegakan hukum yang digunakan telah kemudian sedang berlangsung.
Dalam kesetaraan antara lembaga-lembaga penegakan hukum, yang tersebut utama yang perlu dilihat adalah akuntabilitas proses penegakan hukum itu sendiri. “Lebih baik, kita memperbaiki aspek-aspek penegakan hukum yang mana meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, baik di tempat kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun profesi pengacara,” ujarnya.
Simon juga menyoroti tugas utama kepolisian selain penegakan hukum, yaitu menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat. Bagaimana Kepolisian dapat berwibawa dan juga berpengaruh dalam berada dalam publik salah satunya adalah adanya kewenangan untuk penyidikan kemudian penyelidikan yang melekat dalam kepolisian.
“Pemberlakuan asas dominus litis di RKUHP yang tersebut memindahkan fungsi penyidikan juga penyelidikan oleh kepolisian terhadap kejaksaan menempatkan kepolisian hanya sekali sebagai alat pengamanan dan juga ketertiban penduduk semata,” jelasnya.
Sementara itu, penindakan pelaku kejahatan dalam lapangan memerlukan peran kepolisian. Risiko kejaksaan muncul ketika terjadi tindakan kriminal berat, bagaimana menyelesaikannya sementara personel Kejaksaan lebih tinggi terbatas apabila dibandingkan dengan Polri. “Kalau kepolisian kan memang sebenarnya fungsinya untuk penegakan hukum, keamanan lalu ketertiban masyarakat. Jadi lebih banyak sederhana,” imbuhnya.
Dalam konteks penegakan hukum ketika ini aspek yang perlu ditingkatkan adalah akuntabilitas dan juga pengawasan umum terhadap penegak hukum, baik terhadap Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. “Kinerja kelembagaan yang dimaksud akuntabel serta transparan saya kira itu yang digunakan harus difokuskan di KUHAP supaya asas keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh warga luas guna menyokong visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” terangnya.
