Beritagowa.com JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan terdapat lebih lanjut dari 108.000 pengurus negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan pelopor negara ( LHKPN ) untuk periodik 2024. KPK mengingatkan batas akhir pelaporan LHKPN pada akhir Maret 2025.
“Data per Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).
Budi menjelaskan, terdapat 418.431 orang yang menjadi pihak wajib lapor KPK. Dengan demikian, Budi menyatakan tingkat pelaporan LHKPN baru menyentuh hitungan 74%.
KPK, menurut Budi, mengimbau terhadap para pelaksana negara yang digunakan belum lapor, agar segera melaporkannya secara online, dengan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, batas akhir pelaporan ada pada ujung bulan ini.
“Mengingat batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025,” ujarnya.
Budi melanjutkan, pihaknya tiada belaka berdiam diri dengan sekadar memberikan imbauan. Menurutnya, Tim LHKPN juga intens melakukan bimbingan teknis pengisian dan juga pelaporan LHKPN di area berbagai Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, juga BUMN/BUMD.
“Sehingga kewajiban pelaporan LHKPN dapat terpenuhi tepat waktu lalu lengkap pada pengisiannya,” ucapnya.
Berikut rincian pengurus negara yang mana belum lapor LHKPN:
Pada Sektor Eksekutif, yang dimaksud belum melaporkan beberapa 81.344 dari total 333.734.
Pada bidang Legislatif, yang digunakan belum melaporkan beberapa 9.104 dari total 20.752.
Pada bidang Yudikatif, yang mana belum melaporkan banyak 464 dari total 18.046.
Pada BUMN/BUMD, yang digunakan belum melaporkan beberapa jumlah 17.957 dari total 45.899.
