Beritagowa.com JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyangkal kabar dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid mengenai penyidikan tindakan hukum tata kelola minyak Pertamina, bocor kemudian tersebar ke media sosial (medsos) termasuk yang digunakan mengumumkan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan, isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda Lingkup Tindak Pidana Khusus yang tersebut bocor tidaklah benar dan juga menyesatkan.
Harli juga mengecam isu dugaan keterlibatan Erick Thohir. “Itu tidak ada benar, bocor apanya,” kata Harli Siregar, Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho memohon warga untuk tidaklah terpancing dengan terkait isu-isu yang tersebut muncul pada medsos. Sebab, hukum adalah berbicara bukti materiil yang tersebut harus dapat dibuktikan.
Maka itu, ia mengimbau penduduk untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Korps Adhyaksa itu membuktikan semua bukti-bukti pada pengadilan. “Informasi-informasi (yang muncul) belum tentu terbukti kebenarannya. Bagaimana korelasi informasi yang dimaksud dengan bukti-bukti ya biarkan hukum yang tersebut membuktikannya,” tuturnya.
Dalam tindakan hukum ini, Kejagung sudah menetapkan sembilan orang dituduh yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, lalu YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Selanjutnya, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan juga Niaga Pertamina Patra Niaga lalu Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.
