Beritagowa.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyokong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan langkah pidana korupsi di dalam berada dalam efisiensi anggaran dijalankan pemerintah. Diketahui, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan langkah pidana korupsi tata kelola minyak mentah lalu barang kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar pada Mulai Pekan (24/2/2025), menyatakan persoalan hukum yang dimaksud menimbulkan negara merugi lebih tinggi dari Rp193 triliun. Dalam perkara tersebut, Kejagung sudah ada menetapkan tujuh terdakwa yang digunakan terdiri dari empat karyawan Pertamina serta tiga dari pihak swasta.
Kinerja Kejagung pun lantas turut mendapat apresiasi dari Ahmad Sahroni. Sahroni menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tempat berada dalam jadwal efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin penting lagi di melakukan pemberantasan juga pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni pada keterangannya, Selasa (25/2/2025).
“Bakal percuma kalau anggarannya diefisiensikan tapi praktik korupsinya dibiarkan. Jadi apa yang diadakan oleh Kejagung ini telah tepat, untungnya Kejagung dapat mengendus praktik tersebut. Apalagi ini menyangkut BUMN sebesar Pertamina, kalau dibiarkan akan segera terus digerogoti oleh dia para koruptor,” sambung Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni pun berharap Kejagung juga sanggup memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari tindakan hukum Pertamina ini. Sebab, Sahroni menilai, hal yang dimaksud sangat penting guna menutupi kerugian negara.
“Dan yang dimaksud paling penting Kejagung harus maksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari perkara ini. Sita aset-aset para pelaku. Karena kalau cuma menangkap pelaku, itu masih sangat kurang. Saat ini yang digunakan paling penting ialah menutupi kerugian negara yang telah terjadi ditimbulkan. Agar nantinya dapat dikembalikan ke kas negara kemudian digunakan untuk program-program yang tersebut menyejahterakan rakyat,” tambah Sahroni.
Terakhir, Sahroni juga berharap agar para aparat penegak hukum terus memaksimalkan aspek pencegahan korupsi. “Pokoknya penegak hukum harus prioritaskan aspek pencegahan serta pengawasan. Karena itu satu-satunya cara mengawal inisiatif efisiensi anggaran yang digunakan berada dalam berlangsung,” pungkas Sahroni.
