Beritagowa.com JAKARTA – Ruang Pengaduan Komunitas (Dumas) Kementerian Agraria lalu Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kebakaran , Sabtu, 8 Februari 2025 malam. Musibah kebakaran yang disebutkan terjadi di area sedang sengkarut pagar laut di tempat perairan Tangerang lalu Bekasi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, kebakaran itu terjadi dalam salah satu ruangan yang digunakan berada dalam Lantai 1 Gedung Kementerian ATR/BPN pukul 23.10 WIB. Petugas berhasil memadamkan api tak sampai satu jam. “Lantai 1, Kejadian jam 23.10 WIB, udah padam jam 00.15 WIB,” ucapnya di area lokasi, Hari Sabtu (8/2/2025).
Nusron menduga, kebakaran itu akibat korsleting listrik. Saat tiba pada kantornya, kata Nusron, api telah cukup besar. “Diduga komputer. Tapi tadi pas datang ke di sini cukup gede apinya. Saya masih lihat apinya tadi cukup gede,” katanya.
Perlu diketahui, Kementerian ATR/BPN sangat tegas di menyikapi persoalan pagar laut. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahkan secara resmi membatalkan beberapa orang sertifikat baik Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terbit dalam wilayah pagar laut di area Desa Kohod, Kota Tangerang.
”Kami bersatu kelompok melakukan proses pembatalan sertifikat baik SHM maupun HGB. Tata metode dimulai dengan mengecek dokumen yuridis. Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami dapat melihatnya melalui komputer untuk menjamin apakah prosesnya telah benar atau belum. Namun, akibat ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami telah datang lalu mengamati kondisi fisiknya,” ujar Nusron usai meninjau pagar laut di dalam Desa Kohod, Kota Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.
Tidak cuma itu, Nusron Wahid juga mencopot 8 pegawai ATR/BPN dari jabatannya lantaran terbukti terlibat di penerbitan SHGB pagar laut di dalam perairan Tangerang. Kedelapan pegawai yang dimaksud antara lain, pertama, JS (Kepala Kantor Perlindungan Daerah Tangerang pada masa itu), SH (Eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan juga Pendaftaran), ET (Eks Kepala Seksi Survei lalu Pemetaan), WS (Ketua Panitia A).
Selain itu, YS (Ketua Panitia A) NS (Panitia A), LM, (eks Kepala Survei serta Pementaan pasca ET), serta KA, (Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak kemudian Pendaftaran).
“Kita memberikan sanksi berat pembebasan kemudian penghentian dari jabatannya pada merekan yang dimaksud terlibat terhadap enam pegawai serta sanksi berat untuk dua pegawai,” kata Nusron pada waktu rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di area Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
