Beritagowa.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurus beberapa jumlah persoalan hukum korupsi. Salah satunya yang digunakan jadi sorotan masyarakat, persoalan hukum dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).
Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menuturkan, Prabowo perlu turun tangan untuk menjaga keberhasilan pemerintahan, lantaran selama ini dianggap bukan becus pada upaya pemberantasan korupsi.
Terlebih Presiden ke-8 RI itu tegas ingin memberantas korupsi, bahkan memohonkan penegak hukum mengejar hingga ke angkasa para pelaku langkah pidana korupsi. “Prabowo perlu turun tangan mendesak KPK, bagaimanapun reputasi Prabowo pada pemberantasan korupsi juga dipertaruhkan,” tegas Dedi, Awal Minggu (3/2/2025).
Menurutnya, intervensi Presiden Prabowo di hal memberantas korupsi harus dilakukan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan institusi penegak hukum pada hal ini KPK, yang tersebut beberapa tahun terakhir memiliki nilai jeblok. “Jangan sampai kepercayaan umum yang dimaksud rendah pada KPK sejak periode lalu, berimbas pada kepercayaan rakyat pada Prabowo,” tutupnya.
Menurut dia, ada anggapan KPK mempolitisasi perkara lewat Harun Masiku kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, dengan memproses Jampidsus serta Hasto, KPK bisa saja menampik tuduhan tersebut.
Tidak belaka pada tindakan hukum korupsi Jampidsus, melainkan tindakan hukum yang dimaksud lain, beberapa skandal yang mana seolah KPK lakukan secara politis, bukan sungguh-sungguh, selain dugaan korupsi Jampidsus Febrie, juga ada tindakan hukum Harun Masiku, Hasto, serta lainnya.
Patut diketahui, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dilaporkan ke KPK. Febrie dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) juga KSST sebab diduga terlibat pada korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi terdiri dari satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Saham yang disebutkan merupakan rampasan dari perkara korupsi asuransi PT Jiwasraya yang mana dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 lalu dimenangkan oleh PT Indobara Putra Mandiri (IUM).
