Peran Indonesia dalam Board of Peace: Kepedulian terhadap Palestina atau Pertanyaan tentang Prioritas?
Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, memberikan penjelasan mengenai iuran yang akan dibayarkan Indonesia setelah bergabung ke Board of Peace (BoP). Ia mengakui bahwa rencana pembayaran tersebut memang menuai berbagai perdebatan. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan dari iuran tersebut adalah untuk membantu warga Palestina dan menjadi bentuk kepedulian terhadap mereka.
Board of Peace resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Forum ini diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi salah satu pemimpin negara yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss dan menandai bergabungnya Indonesia ke lembaga tersebut. Tercatat, beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Mesir, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab juga telah menyatakan ikut bergabung.
Presiden AS Donald Trump, sebagai Chairman atau Ketua Board of Peace, menyebutkan bahwa kontribusi sukarela sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp16-17 triliun, tergantung kurs) diperlukan untuk mendapatkan status anggota permanen. Namun, sesuai dengan Charter atau Piagamnya, tidak ada iuran wajib untuk menjadi anggota BoP. Keanggotaan bersifat sukarela dan bisa bersifat sementara (tanpa biaya) atau permanen.
Namun, iuran Board of Peace menuai sejumlah kritik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai masalah domestik, termasuk keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah, serta kekhawatiran bahwa forum tersebut lebih menguntungkan AS/Israel daripada Palestina.
Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum diputuskan kapan Indonesia akan membayarkan iuran. Ia menegaskan bahwa tujuan dari iuran tersebut adalah untuk membantu warga Palestina, sekaligus wujud kepedulian terhadap mereka.
“Dalam kaitan dengan kontribusi kita, yang juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang, bahwa kita ikut menyumbangkan dana sebesar itu,” kata Hassan kepada awak media setelah pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi, kalau dalam kontribusi, dalam diskusi [dengan Prabowo] adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza.”
Selain itu, Hassan mengungkapkan bahwa dengan ikut membayarkan sumbangan, Indonesia akan lebih leluasa untuk berpartisipasi dalam program yang dibuat untuk Palestina.
“Juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace, kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program yang akan dikembangkan terus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza,” ujar Hassan.
Hassan juga menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan untuk meneruskan keanggotaan di Board of Peace atau tidak, tergantung pada prosesnya, apakah masih mengutamakan kepentingan Palestina.
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” tukas Hassan.
Pemerintah RI Akan Ikut Iuran Sukarela Board of Peace
Soal iuran, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono telah mengungkap bahwa pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk ikut menyumbang iuran sukarela untuk Board of Peace. “Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Akan tetapi, Sugiono menjelaskan bahwa iuran yang akan dibayarkan oleh Indonesia bukanlah iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau setara hampir Rp17 triliun yang menjadi syarat bagi anggota permanen Board of Peace. Menurutnya, iuran yang diikuti Indonesia dan beberapa negara lain justru bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Gaza, Palestina, salah satunya untuk rekonstruksi wilayah tersebut.
“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu,” kata Sugiono.
“Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap.”
Politisi Partai Gerindra berusia 46 tahun itu juga menekankan bahwa iuran tersebut bukan kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota, melainkan bersifat sukarela.
“Enggak, enggak [wajib]. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dollar itu artinya dia permanen,” kata Sugiono lagi.
Meski begitu, Sugiono tidak menjelaskan berapa besar iuran yang akan disetorkan Indonesia untuk keperluan Board of Peace.
Belum Bayar
Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri RI di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (4/2/2026) kemarin mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Lewat unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu, Teddy menegaskan bahwa keanggotaannya bersifat tidak tetap.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” tulis Teddy.
Teddy juga menyebut bahwa iuran senilai 1 miliar dollar tidak bersifat wajib, dan Indonesia bersama tujuh negara mayoritas Islam lain yang gabung Board of Peace boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka statusnya menjadi anggota permanen. Namun jika tidak membayar, keanggotaan hanya berlangsung selama tiga tahun.
Teddy menegaskan, Indonesia belum membayarkan iuran tersebut.
“Mengenai biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib,” sambung Teddy.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.”
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun.”
“Saat ini, Indonesia belum membayar.”
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."
