Maidi, Wali Kota Madiun Terjebak OTT KPK atas Fee Proyek dan Dana CSR

Penangkapan Wali Kota Madiun dalam OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa seorang pejabat tinggi di Jawa Timur. Pada Senin, 19 Januari 2026, Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan adanya praktik korupsi terkait fee proyek dan penyelewengan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

Proses Penangkapan dan Barang Bukti yang Disita

Dalam operasi yang berlangsung secara diam-diam, tim KPK berhasil mengamankan total 15 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari jumlah tersebut, 9 orang termasuk Wali Kota Maidi langsung dibawa ke Jakarta guna proses hukum lebih lanjut. Selain para tersangka, tim juga menyita barang bukti yang diduga kuat berasal dari tindakan korupsi. Salah satu barang bukti yang disita adalah uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di lokasi penangkapan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memproses kasus ini dengan segera.

Dugaan Korupsi Fee Proyek dan Dana CSR

Berdasarkan informasi awal dari KPK, kasus yang menjerat Maidi berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dugaan sementara mengarah pada praktik suap untuk meloloskan proyek tertentu di wilayah Kota Madiun. Peristiwa ini juga diduga terkait dengan dana CSR yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat dalam masalah pengelolaan dana kemitraan atau CSR. Hal ini menunjukkan bahwa isu korupsi di lingkungan pemerintahan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Profil Wali Kota Maidi

Maidi dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat sebelum terjun ke dunia birokrasi dan politik. Lahir pada 12 Mei 1961, ia mulai karier sebagai Guru Geografi di SMAN 1 Madiun pada tahun 1989 hingga 2002. Dedikasinya di bidang pendidikan membawanya menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Madiun di tahun 2002.

Di tahun yang sama, ia mulai beralih ke dunia birokrasi dengan diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Karier Maidi terus melesat hingga ia menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setahun kemudian.

Keahlian Maidi dalam mengelola administrasi pemerintahan membuatnya dipercaya memegang berbagai posisi strategis di Pemkot Madiun, antara lain:

• Kepala Dinas Pendapatan Daerah (2005)
• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2006)
• Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun (2009–2018)

Jabatan Sekda yang diembannya selama hampir 9 tahun menjadi batu loncatan bagi Maidi untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Ia tercatat menjabat sebagai Wali Kota Madiun untuk dua periode, yakni 2019–2024 dan 2025–2030.

Visi dan Misi Saat Menjadi Wali Kota

Selama menjabat, Maidi dikenal dengan konsep pembangunan Pancakarya. Visi ini bertujuan mewujudkan Madiun sebagai Kota Pendekar (Pintar, Melayani, Membangun, Peduli, Terbuka, dan Karismatik). Beberapa terobosan yang pernah dilakukan di bawah kepemimpinannya meliputi:

• Pahlawan Religi Center (PRC): Pengembangan infrastruktur ikonik di pusat kota.
• Digitalisasi Pendidikan: Program pembagian laptop gratis bagi siswa dan guru.
• Peceland: Pengembangan destinasi kuliner untuk memperkuat identitas daerah.
• Kesehatan: Inisiasi program Pendekar Obat dan Pendekar Waras saat pandemi COVID-19.

Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Organisasi

Maidi merupakan sosok yang sangat mementingkan pendidikan. Ia memiliki deretan gelar akademis dari berbagai disiplin ilmu, seperti:

• S1 Geografi (IKIP Surabaya, 1985)
• S1 Ilmu Hukum (Universitas Merdeka Madiun, 1996)
• S2 Manajemen (Universitas Satyagama Jakarta, 1999)
• S2 Teknologi Pendidikan (Universitas PGRI Adi Buana, 2002)
• S3 Administrasi Publik (Universitas Terbuka Surabaya, 2023)

Selain di pemerintahan, Maidi juga aktif di organisasi profesi dan sosial. Ia pernah menjadi pengurus PGRI (2000–2005), Ketua KORPRI Kota Madiun (2009–2018), serta aktif di Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Madiun.