KPK tangkap pegawai pajak Jakarta Utara dalam OTT awal 2026

KPK Lakukan OTT di Jakarta Utara, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun 2026. Kali ini, lembaga antirasuah menargetkan oknum pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penindakan ini dilakukan di wilayah Jakarta dan langsung menarik perhatian publik karena melibatkan institusi strategis yang mengelola penerimaan negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa pihak yang diamankan berasal dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. “Benar pegawai pajak kantor wilayah Jakarta Utara,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi Tribunnews.com, pada Sabtu (10/1/2026).

Proses Penangkapan

Operasi senyap ini dilakukan pada Jumat malam (9/1/2026). Beberapa pihak yang terjaring langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga kini, identitas maupun jumlah pegawai pajak yang diamankan belum diumumkan secara resmi. KPK juga belum memberikan detail mengenai kasus dugaan korupsi yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.

Modus operandi maupun jumlah barang bukti uang yang diamankan masih dirahasiakan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Informasi terakhir menyebutkan, pimpinan KPK akan melakukan gelar perkara atau ekspose pada Sabtu (10/1/2026) untuk menentukan tindak lanjut dari hasil OTT ini.

OTT Pertama di Tahun 2026

Ini adalah OTT KPK pertama kalinya di tahun 2026. Sepanjang tahun 2025 lalu, KPK melakukan 11 OTT dan menetapkan 118 tersangka kasus korupsi. Berikut data lengkapnya:

• Jumlah OTT KPK 11 kali sepanjang tahun 2025.
• Sebanyak 118 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK 2025.
• Operasi senyap yang dilakukan KPK di 2025 didominasi dengan penangkapan terhadap pejabat daerah.
• KPK juga menangkap jaksa, wakil menteri, dan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Pemulihan aset negara oleh KPK mencapai Rp 1,53 triliun pada 2025, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
• OTT terbesar KPK pada 18 Desember 2025 yakni 3 OTT dalam sehari di Banten, Bekasi, dan Kalimantan Selatan.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

1. Pada 15 Maret 2025, KPK melakukan OTT pertama dengan menyeret sejumlah Anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
2. Pada 27 Juni 2025, KPK melakukan OTT kedua di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam OTT ini, KPK menangkap 6 orang dan menyita uang tunai sebesar Rp231 juta.
3. Pada 8 Agustus 2025, KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dan kawan-kawan dalam OTT di tiga lokasi, Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
4. Pada 13 Agustus 2025, KPK menangkap Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana dan kawan-kawan dalam OTT yang digelar di Jakarta.
5. Pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dan 9 orang lainnya dalam OTT di Jakarta.
6. Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dan kawan-kawan dalam operasi senyap di Riau.
7. Pada 10 Desember 2025, KPK kembali menangkap kepala daerah. Kali ini, komisi antirasuah menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan kawan-kawan.
8. Pada 10 Desember 2025, KPK kembali menangkap kepala daerah. Kali ini, komisi antirasuah menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan kawan-kawan.
9. Pada 18 Desember 2025, KPK juga menangkap jaksa dan empat orang lainnya dalam OTT di wilayah Banten.
10. Di hari yang sama, KPK juga menangkap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) dalam OTT di Kalimantan Selatan.
11. Hari itu juga, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang, dan Sarjan selaku pihak swasta dalam rangkaian OTT di Bekasi.