Pandangan: Dampak Makro-Finansial Bencana Alam

Dampak Ekonomi Bencana Alam yang Perlu Dipahami

Bencana alam sering kali menimbulkan kekhawatiran pertama terhadap dampak langsung seperti korban jiwa, warga yang kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan pada rumah dan infrastruktur. Hal ini wajar karena aspek kemanusiaan selalu menjadi prioritas utama. Namun, di balik itu, terdapat dampak ekonomi yang tidak kalah penting dan perlu dipahami secara lebih mendalam.

Bencana yang terjadi di pulau Sumatera belakangan ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola bencana alam yang terus berulang. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah bencana alam di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain faktor alam, risiko bencana juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Menurut laporan INFORM Risk Index, Indonesia memiliki risiko hazard and exposure yang sangat tinggi, yaitu 7.1 dari skala 10, jauh melebihi rata-rata negara-negara di kawasan yang hanya sebesar 4.5.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November hingga Desember 2025, memiliki intensitas dampak yang luas. Salah satu cara mengukur intensitas bencana adalah dengan melihat jumlah orang yang terdampak, baik yang meninggal, mengungsi, maupun rumah yang rusak, dibagi dengan jumlah populasi daerah tersebut. Berdasarkan data BNPB, lebih dari 1% penduduk di tiga provinsi tersebut terdampak secara langsung oleh bencana. Dengan standar internasional, intensitas bencana sebesar ini dapat dikategorikan sebagai bencana yang parah atau severe disaster.

Riset yang dilakukan oleh penulis dengan judul Macro-financial Effects of Climate-related Disasters: Evidence from Indonesia menyatakan bahwa bencana merupakan gangguan pada sisi suplai (supply shock) yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, serta risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Dampak negatif ini bisa bertahan dalam jangka panjang jika tidak ada respons kebijakan yang cepat dari pemerintah dan instansi terkait.

Dampak makro dari bencana dapat dijelaskan melalui beberapa saluran yang saling berkaitan, antara lain:

• Pendapatan masyarakat menurun. Ketika aktivitas ekonomi terhenti akibat bencana, pekerja harian atau pelaku usaha kecil langsung kehilangan sumber pendapatan. Banyak dari kelompok rentan ini tidak memiliki cadangan keuangan, sehingga dampak bencana langsung dirasakan dalam konsumsi sehari-hari.

• Harga pangan dan barang kebutuhan lainnya meningkat. Akses transportasi yang terputus, distribusi barang yang terhambat, serta menipisnya stok barang di daerah bencana menyebabkan kenaikan harga. Tekanan harga ini dirasakan baik oleh produsen maupun konsumen.

• Dampak sektoral yang lebih luas. Kerusakan peralatan atau lokasi usaha di tengah keterbatasan modal kerja serta melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan dunia usaha terganggu. Riset empiris menunjukkan bahwa dampak sektoral terjadi secara luas, baik di sektor pertanian, industri pengolahan, maupun jasa-jasa.

• Risiko kredit yang meningkat. Pada saat pendapatan masyarakat dan dunia usaha menurun, mereka cenderung memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak dan kemungkinan besar akan menunda cicilan kredit. Jika hal ini terus berlangsung, kualitas kredit akan menurun dan menjadi risiko bagi stabilitas sektor keuangan.

Respons kebijakan pemerintah yang cepat dan terorganisir menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak bencana tersebut. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memprioritaskan pencairan dana bantuan bencana kepada rumah tangga, tidak hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat, tetapi juga untuk memulihkan konsumsi. Pemulihan konsumsi menjadi langkah awal pemulihan dunia usaha. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia dan instansi terkait untuk segera memulihkan pasokan pangan dan mengurangi tekanan inflasi. Dukungan likuiditas kepada UMKM serta relaksasi atau restrukturisasi kredit yang terukur juga diperlukan untuk memitigasi penurunan kualitas kredit lebih lanjut.

Dalam jangka yang lebih panjang, pembangunan kembali infrastruktur dasar akan menjadi katalis pemulihan pertumbuhan ekonomi kawasan bencana. Pemulihan ekonomi dan finansial setelah bencana sangat bergantung pada kecepatan respons pemerintah dalam mengatasi dampak bencana.