Kebutuhan Anggaran untuk Perawatan Jalan Provinsi Jawa Tengah
Kepala Dinas PUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro menyatakan bahwa diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk melakukan perawatan jalan provinsi yang mencakup 2.414,59 kilometer. Anggaran tersebut sebelumnya telah dialokasikan pada tahun 2025, namun pada tahun ini anggaran mengalami penurunan signifikan hingga menjadi Rp320 miliar.
Dengan pengurangan anggaran sebesar Rp680 miliar, pihaknya tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Henggar menjelaskan bahwa anggaran jalan pada tahun 2025 sekitar Rp1 triliun, sedangkan pada tahun 2026 turun menjadi Rp320 miliar.
“Namun kami akan mengoptimalkan lagi dengan alokasi tersebut,” ujarnya saat berbincang dengan Pimpinan Redaksi Tribun Jateng, Ibnu Taufik Juwariyanto dalam program podcast Tribun Topic di Kantor Tribun Jateng, Jumat (10/4/2026).
Proyek Perbaikan Jalan dan Penanganan Lubang
Berbekal anggaran tersebut, Henggar mengungkap bahwa pihaknya akan melakukan pekerjaan 13 paket proyek jalan dan 15 paket rehabilitasi jalan. Namun, proyek tersebut tidak dilakukan pada awal tahun ini karena berdekatan dengan Lebaran. Setelah Lebaran, proyek pekerjaan jalan akan dimulai.
“Untuk penanganan jalan berlubang pada awal tahun ini memang hanya ditambal. Ruas Jalan provinsi yang ditambal sekira 29 ribuan lubang,” tambahnya.
Meskipun demikian, langkah penanganan jalan yang diambil oleh DPUPR Jateng memicu kritikan dari masyarakat melalui media sosial. Menanggapi hal itu, Henggar menyatakan bahwa kritikan tersebut lebih ditujukan kepada jalan desa, kabupaten, bahkan jalan provinsi.
Dia menjelaskan bahwa setiap jalan di Jawa Tengah memiliki kategori jenis jalan berbeda yang terbagi menjadi jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, hingga jalan nasional.
“Ruas jalan provinsi itu ada plang penandanya. Baik itu di ruas A sampai ruas B. Untuk ruas jalan kabupaten, saya melihat hampir semuanya sampai sekarang posisi tidak ada penandanya.”
“Kalau ruas jalan nasional, masyarakat banyak yang tahu,” jelasnya.
Pihaknya juga mengklaim telah meneruskan keluhan warga terkait jalan di Jawa Tengah kepada penanggung jawab masing-masing kewenangan. Misalnya, jika ada keluhan jalan masuk wilayah kabupaten, akan disampaikan ke DPUPR Kabupaten tersebut.
“Kami tidak masalah masyarakat mengkritik kerusakan jalan di Jawa Tengah, silakan saja sampaikan, akan kami pilah-pilah lalu sampaikan ke pihak terkait,” ujarnya.
Fokus pada Aglomerasi, Bukan Jalan Perbatasan
Henggar menegaskan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan pihaknya lebih mengutamakan ke jalan penghubung antar kabupaten/kota, bukan jalan yang berada di perbatasan. Bahkan, anggaran jalan tahun 2026 sama sekali tidak menyentuh semua jalan perbatasan Jawa Tengah di tiga provinsi lainnya, baik di perbatasan dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
“Kami pada 2027 dorongnya ke situ, perbaiki ruas-ruas jalan di perbatasan,” ungkapnya.
Menurutnya, alasan mengutamakan perbaikan jalan aglomerasi antar kabupaten/kota adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Proyek ini seperti yang sudah dilakukan ruas jalan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, persisnya di ruas Randudongkal-Moga dan Pemalang-Bantarbolang.
Akses jalan ini penting bagi distribusi logistik dari wilayah pegunungan ke jalur Pantura. “Kami berharap dengan lebih membuka akses jalan antar kabupaten bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
