Isu Kenaikan Harga BBM di Indonesia
Ada isu yang beredar bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia akan naik per tanggal 1 April 2026. Hal ini memicu reaksi masyarakat, terutama di wilayah ibu kota Jakarta dan Tangerang Banten, di mana sejumlah SPBU dipenuhi antrean pengendara yang ingin mengisi BBM pada Senin (30/3/2026) malam.
Pemerintahan Prabowo Subianto hingga saat ini belum memutuskan kenaikan harga BBM akibat lonjakan harga minyak dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal mengenai arah kebijakan harga BBM subsidi menyusul lonjakan harga minyak dunia yang menembus 115 dolar AS per barel. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri meskipun menghadapi tekanan geopolitik global. “Harga sekarang sudah mencapai 115 dolar AS (per barel). Di dalam negeri (harga) masih stabil. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah,” tambahnya.
Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa untuk BBM non-subsidi atau sektor industri, harga akan tetap mengikuti fluktuasi pasar sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menjadi tanggungan negara dalam hal konsumsi bahan bakar.
Prediksi Kenaikan Harga BBM 10 Persen
Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo memprediksi, harga BBM di Indonesia bakal naik 10 persen. BBM yang mengalami kenaikan harga merupakan jenis nonsubsidi dimana mengikuti perkembangan pasar minyak dunia karena adanya gelojak di Timur Tengah.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” kata Wisnu Wibowo dikutip dari WartaKota, Senin (30/3/2026).
Dirinya menjelaskan, acuan dari Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus yang memonitor rutin perkembangan harga minyak dunia menjadi tolok ukurnya. Jika harga minyak dunia naik, banderol ditingkat pengecer ikut terdampak.
Efisiensi Anggaran Ketimbang Menaikkan Harga BBM
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan ada beragam opsi yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespons krisis energi saat ini. Hal paling utama yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan efisiensi anggaran terhadap program kerja yang menelan anggaran jumbo.
“Pemerintah berusaha terlebih dahulu untuk mengefisiensikan anggaran dan lain-lain,” kata Telisa kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2026).
Dengan begitu, Telisa berharap kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sudah dilakukan beberapa negara, menjadi opsi terakhir bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, kata dia, pemerintah harus menghitung berbagai kemungkinan buruk dari kebijakan menaikkan harga BBM, termasuk inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Konflik di Timur Tengah dan Dampak pada Harga BBM
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga BBM.
Kamboja sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD 1,05 per liternya. Sementara itu Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga BBM yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Lonjakan harga BBM di negara-negara ini sangat dipengaruhi fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Harga BBM di Indonesia Masih Mengacu 1 Maret
Hingga akhir Maret 2026, harga BBM yang berlaku masih mengacu pada penyesuaian dari tanggal 1 Maret 2026. Untuk mengurangi konsumsi energi seperti BBM, Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan untuk menaikan harga BBM.
Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta. Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
