Kebijakan Darurat Energi di Filipina dan Persiapan Indonesia
Beberapa negara telah mengambil langkah darurat sebagai respons terhadap perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Salah satu contohnya adalah Filipina yang menerapkan status darurat energi nasional akibat gangguan pasokan minyak dan bahan bakar. Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia juga sedang mempertimbangkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu rencana kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah diambil dan akan segera diumumkan. Namun, ia menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Purbaya mengungkapkan bahwa ada perhitungan yang memperkirakan penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen jika kebijakan WFH diterapkan. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi penghematan BBM, tetapi juga dari aspek ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi justru bisa meningkatkan penerimaan pajak.
“Hemat saya mungkin tidak di sana, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Namun, kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” ujar Purbaya.
Selain itu, Purbaya menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat sebagai hari kerja dari rumah dilakukan karena dianggap memiliki dampak terkecil terhadap produktivitas. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum pasti wajib bagi sektor swasta, meski pemerintahan akan menerapkannya secara wajib.
Efisiensi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi penghematan hingga Rp 40 triliun. Langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga ruang fiskal tanpa mengganggu program prioritas.
Menurut Purbaya, efisiensi MBG bukan berasal dari arahan Kementerian Keuangan, melainkan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penyesuaian jadwal distribusi makanan, dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu.
Sejumlah santri menyantap menu Makanan Bergizi Gratis saat berbuka puasa di Pondok Modern Tahfidz Nurul Jannah Manokwari, Papua Barat, Senin (23/2/2026). – (ANTARA FOTO/Chairil Indra)
Meskipun demikian, keputusan akhir belum diambil. Pemerintah masih menunggu laporan Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada Presiden sebelum skema efisiensi ditetapkan. Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp 40 triliun merupakan estimasi penghematan dalam satu tahun, terpisah dari rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 80 triliun yang tengah disiapkan pemerintah.
Kebijakan Darurat Energi di Filipina
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menetapkan status darurat energi nasional menyusul ancaman terhadap pasokan energi negara tersebut. Status darurat ini diumumkan setelah rencana aksi mogok selama dua hari oleh pekerja transportasi, penumpang, dan kelompok konsumen. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar serta dinilai lambatnya respons pemerintah terhadap situasi tersebut.
Sebagai bagian dari respons darurat, pemerintah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Kebijakan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan yang cukup dan tepat waktu.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. – ( EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG)
Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan, pengambilan keuntungan berlebih, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi. Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negara tersebut masih memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Garin menambahkan pemerintah tengah berupaya mengamankan pasokan sekitar 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam maupun luar Asia Tenggara guna memperkuat cadangan penyangga, meski terdapat ketidakpastian dalam pencapaiannya.
Jaminan Pasokan di Sri Lanka
Dalam situasi serupa, pemerintah Sri Lanka juga memberlakukan penjatahan bahan bakar mingguan untuk kendaraan umum. Sistem penjatahan berbasis kode QR mulai berlaku sejak Ahad (15/3/2026), menurut laporan media setempat Daily Mirror. Jatah mingguan BBM diberikan sebanyak 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk kendaraan beroda tiga, dan 60 liter untuk bus.
Orang-orang mengantre untuk membeli bahan bakar di sebuah SPBU di Kolombo, Sri Lanka, 17 Maret 2026. Otoritas Sri Lanka telah menerapkan sistem kuota bahan bakar dan menyatakan hari libur nasional pada hari Rabu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, karena para pejabat berupaya mengelola cadangan yang terbatas di tengah gangguan pasokan yang terkait dengan situasi militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah. – (EPA/CHAMILA KARUNARATHNE)
Pemerintah Sri Lanka menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penimbunan bahan bakar dan panic buying, serta memastikan distribusi adil stok bahan bakar yang terbatas dan menjaga kegiatan ekonomi dasar tetap berjalan. Meskipun demikian, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU, khususnya pada hari pertama penerapan. Lebih lanjut, asosiasi petugas medis pemerintah Sri Lanka, GMOA, memperingatkan bahwa kuota bahan bakar yang dialokasikan tidak cukup bagi para dokter untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
