Kondisi Fiskal Indonesia Masih Stabil Meski Harga Energi Melonjak
Indonesia belum dalam kondisi darurat energi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat menghadapi tekanan global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hal ini. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini masih mampu menahan kenaikan harga energi imbas memanasnya konflik di Timur Tengah.
“APBN kita kan masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Dia menyatakan, dengan asumsi harga energi saat ini, kondisi APBN tetap aman hingga akhir tahun.
Meski demikian, keputusan akhir tetap akan bergantung pada arahan pimpinan ke depan. “Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman,” katanya.
Purbaya mengatakan, kondisi darurat energi tidak diukur dari tekanan terhadap APBN, melainkan dari terganggunya pasokan energi. Selama suplai energi masih tersedia, situasi Indonesia dinilai belum masuk kategori darurat energi, meskipun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.
“Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan,” ucapnya.
Filipina Umumkan Darurat Energi Nasional
Sebelumnya, Filipina menjadi salah satu negara yang mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr mengatakan, langkah ini diambil menyusul meningkatnya risiko terhadap pasokan bahan bakar domestik dan stabilitas energi akibat perang yang berkecamuk di Timur Tengah.
Deklarasi ini diterbitkan hanya berselang beberapa jam setelah Kementerian Energi Filipina menyatakan rencana untuk menggenjot produksi pembangkit listrik tenaga batu bara demi menekan lonjakan tarif listrik.
“Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis Selasa (24/3/2026) malam.
Perintah tersebut memberi wewenang kepada Departemen Energi Filipina untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 15 persen untuk mengamankan kontrak bahan bakar sambil mengambil tindakan langsung terhadap penimbunan atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Presiden juga memberikan wewenang kepada departemen transportasi untuk mengarahkan subsidi bahan bakar transportasi umum dan mengurangi atau menangguhkan biaya tol dan biaya penerbangan, sambil mempercepat bantuan kepada individu dalam “situasi krisis”.
Pemerintah Indonesia Tetap Jaga Subsidi Energi
Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap menjaga keberlanjutan subsidi energi meski harga minyak dunia menembus level 100 dollar AS per barrel. Menurut dia, APBN 2026 masih mampu mendanai subsidi BBM saat harga minyak mentah mencapai level tersebut.
“Kalau dengan harga, kalau masih 100 dollar rata-rata, insya Allah masih dalam koridor APBN. Masih bisa kita exercise,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Adapun harga minyak mentah dunia saat ini sudah tembus 100 dollar AS per barrel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dollar AS per barrel.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus melakukan perencanaan matang untuk menghadapi dinamika harga energi global, termasuk jika terjadi lonjakan signifikan setelah Maret 2026.
“Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataannya yang ada di sana (Timur Tengah). Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik,” kata dia.
Strategi Jangka Panjang Pemerintah
Ia menegaskan, strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga mencakup jangka menengah hingga panjang. Salah satu prioritas utama adalah memastikan ketersediaan energi tetap aman di dalam negeri. Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen menjaga stok energi agar tidak terjadi kelangkaan, baik untuk bensin, solar, maupun elpiji.
“Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidi-nya itu kita lihat perkembangan politik,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia memastikan stok BBM nasional tetap aman di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Harga BBM pun tidak akan naik hingga Lebaran mendatang.
Bahlil menuturkan, penerapan harga BBM nasional terdiri dari dua skema yakni subsidi dan non-subsidi. Untuk jenis BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, dipastikan tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak mentah dunia melonjak.
“Saya ingin mengatakan, bahwa sampai selesai hari raya, sampai mudah-mudahan kita doakan seterusnya, subsidi BBM tetap masih di dalam kendali pemerintah,” ungkap dia.
Menurut Bahlil, menjaga kestabilan harga BBM subsidi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. “Pemerintah punya rasa perhatian besar terhadap kondisi masyarakat. Kita juga tidak ingin semua beban itu diserahkan kepada rakyat,” pungkasnya.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
