Penurunan Anggaran APBD Kaltim 2026: Tantangan dan Strategi Pemerintah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis. Anggaran yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp21,35 triliun kini hanya sebesar Rp15,15 triliun setelah terkoreksi akibat pemangkasan dari pemerintah pusat. Penurunan ini mencapai sebesar Rp6,19 triliun, yang merupakan angka yang sangat signifikan.
Penyebab utama penurunan anggaran ini adalah anjloknya pendapatan transfer daerah dari pusat. Sebelumnya, dana transfer daerah diharapkan mencapai Rp9,33 triliun, tetapi kini hanya diproyeksikan sebesar Rp3,13 triliun. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 66,39 persen atau sekitar Rp6,19 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan tajam, dari Rp6,06 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp1,62 triliun pada tahun 2026, dengan penurunan sebesar 73,15 persen atau Rp4,43 triliun.
Perampingan Anggaran untuk Mengoptimalkan Penggunaan Dana
Dengan penurunan anggaran yang signifikan ini, Pemprov Kaltim melakukan perampingan anggaran. Salah satu pos yang mendapat perhatian khusus adalah belanja operasional pemerintahan, termasuk belanja makan minum dan perjalanan dinas OPD. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan bahwa perjalanan dinas OPD-OPD semuanya dirampingkan, dengan pengurangan hingga lebih dari 66 persen.
Meski demikian, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur akan tetap terjaga dan berjalan dengan baik dan normal. Bahkan untuk sektor-sektor prioritas, pelayanan akan ditingkatkan. Pemprov memprioritaskan tiga sektor utama yang tidak akan terdampak pemangkasan anggaran, yaitu:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur pelayanan dasar
Ketiga sektor prioritas tersebut akan tetap dimaksimalkan di tahun 2026. “Bahkan sebagian kita akan tingkatkan, terutama untuk di bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Rudy Mas’ud.
Prioritas APBD 2026 dan Strategi Pemerintah
Postur RAPBD 2026 Kaltim sebesar Rp15,15 triliun sudah diketok. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji, serta Sekda Kaltim, Sri Wahyuni bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Penandatanganan ini disaksikan oleh anggota DPRD Kaltim, perwakilan Forkopimda Kaltim, dan kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim yang hadir pada Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).
Prioritas APBD 2026 meliputi bantuan keuangan kabupaten/kota, optimalisasi APBD, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, serta transformasi digital untuk efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sisi Pendapatan dan Belanja APBD 2026
Total Pendapatan Daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp14,25 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp3,13 triliun
- Lain-lain Pendapatan Sah: Rp362,03 miliar
Ditambah Penerimaan Pembiayaan lain sebesar Rp900 miliar, sehingga genap Rp15,15 triliun.
Sisi Belanja APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun, dengan komposisi utama sebagai berikut:
- Belanja Operasi: Rp8,16 triliun (untuk gaji, barang/jasa, dll.)
- Belanja Transfer: Rp5,89 triliun (dana ke Kabupaten/Kota)
- Belanja Modal: Rp1,06 triliun (untuk investasi aset dan infrastruktur)
- Belanja Tidak Terduga: Rp33,93 miliar
Perspektif Ekonomi dan Ancaman Ketergantungan pada Komoditas
Menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, penurunan APBD Kaltim mencerminkan kelemahan struktur perekonomian daerah. Ketergantungan yang akut pada komoditas global, terutama batu bara, menjadi pengingat bahwa Kaltim harus segera keluar dari bayang-bayang komoditas pasar yang fluktuatif.
Syarif menyarankan Pemprov Kaltim untuk segera melakukan langkah antisipatif, seperti mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mendiversifikasi sumber pendapatan di luar sektor tambang. Selain itu, pemerintah daerah wajib memastikan iklim investasi yang kondusif agar para investor tidak ragu menanamkan modalnya di Kaltim.
Nasib Kelanjutan Jalan Tol Samarinda-Bontang
Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) menjadi sorotan utama yang disampaikan Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim. Anggota Fraksi PAN-NasDem, Abdul Giaz, mengungkapkan bahwa total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dari total APBD Rp15,15 Triliun tersebut, Fraksi PAN-NasDem memerinci struktur pendapatannya:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Diproyeksikan mencapai Rp10,75 Triliun.
- Pendapatan Transfer: Hanya sebesar Rp3,13 Triliun (turun drastis dari proyeksi awal Rp9,33 Triliun).
Fraksi PAN-NasDem juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan antar kota/kabupaten yang masih jauh dari kata baik. Giaz menyebut kondisi jalan dari Samarinda ke Kutai Barat masih rusak dan belum ada perbaikan, begitu pula ruas jalan menuju Bontang, Kutai Timur, hingga ke Berau. Fraksi tersebut kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) yang dinilai kian mendesak untuk mempermudah akses bepergian masyarakat.
