Gowa dalam Sorotan: Berita Terkini, Cerita Menarik

Jabar Jadi Penyumbang PHK Terbesar, 15.657 Pekerja Dipecat hingga Oktober 2025

Data PHK di Jawa Barat dan Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan Pengangguran

Data terbaru mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang di-PHK pada periode Januari hingga Oktober 2025 mencapai 70.244 orang. Provinsi Jawa Barat masih menjadi wilayah dengan angka PHK terbesar, yaitu sebanyak 15.657 orang atau sekitar 22,29% dari total PHK nasional.

Berdasarkan laman Satudata Kemenaker, rincian data PHK di Jabar paling tinggi terjadi pada bulan Februari 2025, dengan jumlah PHK sebanyak 3.973 orang. Hampir setiap bulan selama periode tersebut, jumlah PHK di Jabar mencapai lebih dari 1.000 orang. Hanya pada bulan Oktober, angka PHK di Jabar turun menjadi 90 orang.

Pada bulan Januari dan Februari 2025, laman Kemenaker mencatat jumlah laporan PHK yang paling tinggi. Secara kumulatif, jumlah korban PHK di Indonesia pada dua bulan tersebut mencapai lebih dari 28.000 orang.

Langkah Pemerintah dalam Mencegah PHK

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Firman Desa, menjelaskan bahwa secara spesifik, tidak ada program pencegahan PHK yang diterapkan secara khusus di Jabar. Namun, prinsipnya sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah harus berupaya agar PHK adalah jalan terakhir yang dipilih.

“Salah satu langkah yang kita lakukan adalah mengaktifkan LKS bipartit dan sosial dialog,” ujar Firman kepada “PR”, Senin 24 November 2025.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah gelombang PHK di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak. Strategi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus melindungi keberlangsungan usaha di sektor-sektor terdampak.

Beberapa kebijakan utama yang digunakan pemerintah antara lain:

  • Subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan tertentu.
  • Insentif pajak dan fasilitas untuk industri yang mengalami tekanan.
  • Bantuan modal kerja dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga arus kas tetap berjalan.
  • Restrukturisasi kredit bagi dunia usaha.
  • Dialog tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mencari solusi alternatif tanpa melakukan PHK.
  • Program peningkatan keterampilan seperti Kartu Prakerja, pelatihan di balai latihan kerja (BLK), serta program reskilling untuk sektor prioritas.

Anomali Tingkat Pengangguran di Jabar

Meski menunjukkan kenaikan laju perekonomian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar mengalami kenaikan. Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,20% secara tahunan pada kuartal III 2025, sedangkan TPT meningkat menjadi 6,77%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat, hingga Agustus 2025, jumlah pengangguran bertambah hingga 1,78 juta orang. Angka ini naik sebesar 0,02% poin dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar 6,75%.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, kenaikan pengangguran ini dipicu oleh gelombang PHK di industri tekstil sepanjang tahun terakhir. Fakta ini tak terhindarkan dan menjadi tugas besar Pemprov Jabar jelang tutup tahun 2025.

Di sisi lain, investasi yang masuk ke Jabar sangat tinggi, yakni mencapai Rp 7,1 triliun. Pemprov Jabar tengah condong mengelola investasi tersebut pada industri padat modal dan padat teknologi.

Investasi dan Peluang Kerja di Sektor Teknologi

Salah satu yang paling besar adalah investasi pabrik kendaraan listrik (EV) di Kabupaten Subang. Diklaim pabrik tersebut bisa menyedot 18.000 tenaga kerja setelah aktif beroperasi.

“Untuk sektor ini, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian khusus terutama teknologi. Ini tren global bahwa teknologi mulai AI hingga blockchain harus diimbangi dengan keterampilan,” katanya.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Muhamad Nur menambahkan, anomali situasi angka pengangguran naik dan investasi naik seperti ini bisa saja terjadi. Di tahun 2025 ini, ada beberapa yang menjadi concern terganggunya industri-industri padat karya terhadap peningkatan jumlah pengangguran.

“Namun demikian, baik dari pemerintah, provinsi, juga sektor perbankan sama-sama mendorong sektor lain yang juga padat karya. Harapannya, di akhir tahun, akan terjamin data yang lebih akurat dan angka penganggurannya turun,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Pentingnya Diversifikasi Ekonomi dan Pelatihan Vokasi

Nur juga menilai penguatan pelatihan vokasi menjadi langkah strategis agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan kebutuhan industri. Investasi kendaraan listrik sedang meningkat pesat. Karena itu, pelatihan di SMK dan lembaga vokasi perlu diarahkan agar lulusannya siap masuk ke industri tersebut.




Muhammad Muhlis

Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *