Usulan Durian sebagai Buah Nasional Malaysia
Durian, yang sering disebut sebagai “raja buah”, kini tengah diusulkan menjadi buah nasional di Malaysia. Inisiatif ini datang dari Durian Manufacturer Association (DMA), sebuah organisasi yang mewakili para petani dan pengusaha durian sekaligus menjadi jembatan antara industri dan pemerintah Malaysia.
Menurut laporan yang diterbitkan, DMA telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia agar durian ditetapkan sebagai buah nasional. Selain itu, DMA juga menyarankan agar 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan masa puncak panen durian.
Presiden DMA, Eric Chan, membayangkan perayaan besar jika Hari Durian Nasional benar-benar diwujudkan. Rencananya, akan ada festival, tur kebun durian, serta berbagai pameran yang akan memperkenalkan keistimewaan durian Malaysia.
“Perayaan ini akan menjadi hari bagi semua orang, mulai dari pekerja kebun hingga para pencinta durian untuk merayakan apa yang membuat durian kita istimewa,” katanya. “Dan tentu saja, untuk sedikit memanjakan diri juga,” sambungnya.
Chan menekankan bahwa durian memiliki makna yang lebih dalam bagi masyarakat Malaysia. Bagi mereka, durian dianggap sebagai bagian dari identitas bangsa. “Setiap orang Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kisah tentang durian, sebuah kenangan, sebuah tradisi. Inilah satu hal yang mempersatukan kita semua,” ujar Chan.
Beberapa varietas unggulan seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 sudah lama dikenal luas di berbagai negara. Kepopuleran ini turut mengukuhkan posisi Malaysia sebagai produsen durian kelas dunia. Musang King bahkan baru saja memperoleh perpanjangan status geographical indication (GI) dari Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk 10 tahun ke depan, berlaku hingga Maret 2034.
Perpanjangan tersebut semakin memperkuat kedudukan Musang King sebagai produk nasional yang dilindungi, sekaligus mencegah negara lain menggunakan nama tersebut secara sembarangan. “Perpanjangan GI ini seperti cap paspor bagi Musang King,” tutur Chan.
Respons Pemerintah Indonesia
Tak lama setelah ramainya usulan menjadikan durian sebagai buah nasional Malaysia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, langsung angkat bicara. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki landasan yang jauh lebih kuat untuk menyandang predikat tersebut.
“Indonesia memproduksi hampir 2 juta ton durian pada 2024 menurut BPS. Angka ini jauh di atas Malaysia. Dengan fakta ini, saya kira Durian adalah Buah Nasional Indonesia,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis. Berdasarkan catatan BPS 2024, produksi durian nasional mencapai 1,96 juta ton, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Produksi tersebut banyak berasal dari berbagai daerah sentra durian seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Di sisi lain, berbagai laporan dari kawasan menyebutkan bahwa volume produksi Malaysia masih tertinggal, meskipun negara tersebut mulai mendapatkan nilai tambah dari ekspor varietas premium seperti Musang King.
Zulhas juga menekankan bahwa durian bagi Indonesia bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan bagian dari tradisi serta sumber penghidupan bagi jutaan petani. “Kalau bicara simbol nasional, ya harus berdiri di atas data dan realitas. Durian Nusantara itu kekuatan kita di Asia. Menurut data BRIN, Indonesia punya 21 dari 27 spesies durian yang dikenal di dunia dan hingga 2024 sekitar 114 terdaftar varietas unggul baru,” tegas Zulhas.
Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat durian dunia, pemerintah berencana memperkuat branding Durian Nusantara, meningkatkan kualitas produksi, serta memaksimalkan peluang ekspor produk olahan durian ke pasar internasional.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
