Beritagowa.com JAKARTA – Perum Bulog telah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp22 triliun di tempat sedang kebijakan pemerintah menaikan biaya pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 per kilogram (Kg) menjadi Rp6.500 per Kg.
Kenaikan HPP juga berlaku bagi komoditas jagung menjadi Rp5.500 per Kg dari sebelumnya Rp5.000 per Kg. Adapun, HPP gabah mulai berlaku efektif 15 Januari kemudian HPP jagung 1 Februari 2025.
Menteri Koordinator Area Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan, Perum Bulog tetap memperlihatkan mengakomodasi kedua komoditas tersebut, sekalipun HPP-nya melonjak dari ketentuan sebelumnya.
“Sekarang yang disepakati kemarin berapa? Dana yang tersebut tersedia Rp22 triliun,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi dalam Graha Mandiri, Ibukota Pusat, Hari Senin (6/1/2025).
Pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengakomodasi gabah dan juga jagung sepanjang 2025 ini, khususnya apabila kedua pangan dasar itu bukan terserap bursa dengan ketentuan HPP terbaru.
Zulhas mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk Bulog. Sehingga, anggaran diyakini bukan menjadi hambatan bagi perusahaan pada waktu menjalankan penugasan otoritas.
“Jadi gabah lalu jagung yang dimaksud tidaklah diserap pangsa dengan harga jual itu, maka Bulog harus membeli akibat itu nanti tantangannya, tentu kalau banyak, kalau anggaran sebab pemerintah akan mensubsidi bunga, jadi sebetulnya tidak ada ada masalah yang mana disubsidi nanti bunga,” paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyepakati plafon pinjaman bunga terjangkau untuk Bulog dan juga ID FOOD senilai Rp28,7 triliun. Anggaran yang disebutkan digunakan untuk mengakomodasi hasil produksi petani, nelayan, lalu peternak sepanjang 2024. Nantinya, kedua perusahaan mengakomodasi beberapa jenis pangan sesuai dengan cadangan pangan pemerintah (CPP).
Cadangan pangan yang mana dimaksud terdiri dari beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, juga ikan kembung.
“Kita lagi bahas bagaimana kalau stok itu milik pemerintah, jadi pengadaan sehingga anggarannya itu dengan segera sanggup dikasih ke Bulog, jadi Bulog gak perlu bayar bunga lagi, kalau itu boleh Perpres-nya selesai berarti Bulog tambah lagi anggarannya, berbagai bisa jadi tambah Rp17 triliun lagi, jadi dapat beli lebih tinggi sejumlah lagi,” ungkap Zulhas.
