Keprihatinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau terhadap Penetapan UMP 2026
Pekanbaru — Menjelang batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menyampaikan kekhawatiran mereka karena belum adanya petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat. Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November 2025, belum ada satu pun petunjuk teknis atau arahan resmi terkait formula maupun mekanisme penetapan UMP.
Menurutnya, sesuai ketentuan, UMP harus ditetapkan paling lambat pada 21 November. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima arahan apa pun dari pemerintah pusat. Hal ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi sulit karena tidak memiliki dasar pasti untuk melakukan perencanaan dan penyusunan struktur biaya.
“Sampai sekarang belum ada satu pun petunjuk soal UMP. Sesuai ketentuan, UMP itu ditetapkan selambat-lambatnya 21 November. Tapi arahan dari pemerintah pusat belum ada sama sekali. Ini sangat memprihatinkan bagi kami di Apindo,” ujarnya.
Wijatmoko menjelaskan bahwa Apindo selalu memberikan masukan terkait penetapan upah secara berjenjang dan berbasis data. Meskipun demikian, tidak jarang masukan tersebut harus diuji kembali dalam forum pembahasan. Ia menegaskan bahwa meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Apindo tetap menjalani proses tersebut dengan baik.
“Kami selalu berikan masukan soal upah ini secara berjenjang dan tertib. Walaupun nanti tidak sesuai harapan hasilnya tidak apa-apa, kami tetap jalani itu. Nanti dalam rapat dewan pengupahan, argumen akan diadu kembali seperti biasa,” kata Wijatmoko.
Ia juga menyebutkan bahwa pengalaman penetapan UMP tahun sebelumnya dinilai tidak berpijak pada formula yang jelas. Contohnya, kenaikan UMP berdasarkan angka dari langit seperti tahun lalu, tiba-tiba naik 6,5% tanpa penjelasan yang memadai. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali.
“Keputusan kenaikan upah tanpa dasar yang transparan bukan hanya membingungkan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha terutama sektor padat karya yang sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” katanya.
Wijatmoko menegaskan bahwa Apindo tidak menolak kenaikan upah, melainkan meminta proses yang terukur, berbasis data, dan memiliki kejelasan hukum. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung upah yang layak bagi pekerja, tetapi prosesnya harus jelas dan formulanya terang.
“Pelaku usaha butuh kepastian untuk menjaga keberlanjutan,” ujarnya.
Apindo Riau berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk resmi agar pembahasan tingkat provinsi dapat berlangsung objektif dan tepat waktu.
Dialog Ekonomi Apindo Riau dan Peran Menteri Infrastruktur
Sebelumnya, Musyawarah Provinsi (Musprov) Apindo Riau pada 9 Desember 2025 dipastikan berlangsung istimewa. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menghadirkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pembicara utama dalam Dialog Ekonomi Apindo.
Kehadiran AHY menjadi pusat perhatian karena infrastruktur Riau akan menjadi isu utama yang dibahas. Dialog ekonomi ini mengusung tema Sinergi Stakeholder dan Memacu Ekonomi Berkualitas di Riau.
Apindo ingin menggugah kembali pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Riau, mulai dari jalan daerah, konektivitas kawasan wisata, hingga penguatan akses roro Dumai – Melaka agar tidak kalah dengan provinsi tetangga yang baru saja mendapat persetujuan 14 proyek strategis nasional.
Ketua Steering Committee (SC) Musprov Apindo Riau, Edyanus Herman Halim, mengatakan kehadiran AHY sangat relevan dengan kebutuhan daerah saat ini. Ia menegaskan bahwa Riau harus berani mengajukan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada ekonomi daerah.
“Riau harus berani mengajukan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada ekonomi daerah. Misalnya peningkatan jalan menuju Muara Takus, pengembangan konektivitas roro Dumai – Melaka, serta perbaikan jalan-jalan penghubung ekonomi. Hal-hal ini nanti akan menjadi pembahasan kunci bersama Pak AHY,” ujar Edyanus.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
