Anggaran Penyelenggara Acara BGN Menuai Perhatian Publik
Anggaran penyelenggara acara atau event organizer (EO) yang dialokasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 113,91 triliun. Angka ini menarik perhatian publik dan menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya anggaran tersebut dan menjelaskan alasan penggunaannya.
Menurut Dadan, penggunaan jasa EO menjadi kebutuhan strategis bagi lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan. Saat ini, BGN masih menyusun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Hal ini membuat lembaga belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dadan menjelaskan bahwa EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum dimiliki secara penuh oleh BGN. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Penggunaan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terpusat dan sistematis.
“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.
Dadan menilai penggunaan EO lebih efisien dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai membutuhkan waktu. “Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” kata Dadan.
Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” ungkapnya.
EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan. Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran. Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tuturnya.
Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X. Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381. Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.
Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan. Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
